Home » » Saatnya Koridor Bangsa Ini Sesuai Pancasila Agar Demokrasi Tidak Bablas

Saatnya Koridor Bangsa Ini Sesuai Pancasila Agar Demokrasi Tidak Bablas

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Jumat, 03 Februari 2017 | 20.51

Bidikfakta.com - Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. Saatnya kita hidup dalam koridor Pancasila, dahulu ada P4 (Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila) , semua dikupas disana sampai dari Lima Sila Pancasila ada 36 butir, budaya falsafah berdemokrasi ada di "Pancasila".

Demokrasi saat ini sudah tidak jelas arahnya, budaya one man one foot bukan Demokrasi Pancasila, dalam artian budaya Transaksional sangat terlihat, "wani piro" seharusnya siapapun menjadi berhak untuk menjadi gubernur atau kepala daerah asalkan "The Right Man on the Right Place" ujar Kanjeng Pangeran Norman saat di temuin di Dewan Pers lantai 5, kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kedepan arti Demokrasi kebablasan harus kembali kepada "Budaya Pancasila" budaya One man One Foot menyuburkan budaya transaksional, hal inilah yang menyuburkan budaya Korupsi, korupsi Ekstra Ordinary Crimes, kejahatan luar biasa, kembali ke budaya Pancasila, sesuai budaya tradisi bangsa Indonesia sudah harus dilakukan, jangan lagi ada pemimpin bangsa yang tidak hapal dan memaknai arti Pancasila, pancasila tidak bertentangan dengan Alquran, asalkan dilaksanakan secara murni dan konsisten dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari -hari , berbangsa dan bernegara.

" Akibat daripada budaya Transaksional kita lihat banyak Raja -  Raja kecil didaerah, sesuai Budaya Bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus sesuai dengan Pancasila, saat ini banyak yang bilang saya manusia Pancasila tetapi tidak mengerti apa tujuan Negara berdasar Demokrasi Pancasila, seharusnya kedepan Demokrasi dalam memilih kepala daerah harus sesuai dengan sila ke Empat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, jadi diwakilkan di DPR RI, tujuan pancasila muaranya harus di ejawantahkan kepada Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus berhak hidup layak, bukan hanya karena faktor kedekatan dengan penguasa atau karena korupsi, jadi jelas sila dalam sila Pancasila harus dimaknai dan diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air", terang Norman.

" Jadi tetap NKRI dan Pancasila serta UUD 45 (non amandemen) harga mati, tidak ada adu domba Islam satu dengan yang lainnya, Islam sesungguhnya Rahmatan Lil Alamin (keselamatan untuk semua), lewat Pancasila semua bersatu "Bhineka Tunggal Ika" berbeda beda tetap satu, asalkan bukan ideologi komunis", pungkasnya.


( RD )

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM