Home » » Pabrik Kosmetika Tanpa Izin Di Gerebek POM BBPOM

Pabrik Kosmetika Tanpa Izin Di Gerebek POM BBPOM

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Kamis, 15 Februari 2018 | 07.58

Jakarta,BidikFakta.Com

 Pabrik kosmetika tanpa izin edar/ilegal yang berlokasi di Ruko Jalan Jelambar Utama Raya Nomor 17 Z Jelambar Jakarta beromset lima miliar rupiah per tahun digerebek Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta (14/02). Tindakan penggerebekan bermula saat petugas mendapat informasi awal dari lapangan tentang adanya produsen yang melakukan peracikan, produksi, dan pengepakan kosmetika ilegal dan diduga mengandung bahan berbahaya.

Petugas mendapati karyawan "tertangkap tangan" melakukan produksi/pembuatan dan pengemasan kosmetika tanpa izin edar. Ruko tiga lantai tersebut berfungsi sebagai tempat produksi krim, sabun, toner, sabun cair dan tempat penyimpanan/gudang bahan baku, dan produk jadi di lantai satu. Lantai dua digunakan sebagai tempat pencetakan sabun, dan lantai tiga digunakan sebagai tempat penyimpanan cetakan sabun dan kemasan kosong (botol pot, dus).

Dari hasil operasi tersebut disita barang bukti berupa alat produksi, bahan baku, produk ruahan dan produk jadi senilai kurang lebih 2.5 miliar rupiah. Barang bukti yang diamankan berupa 12 jenis kosmetik ilegal, 11 jenis bahan baku, dan 15 jenis alat produksi. Tersangka memiliki 13 karyawan dan berdasarkan keterangan Ketua RT, kegiatan produksi tersebut telah berjalan selama satu tahun.

Sehari usai penggerebekan, Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito beserta jajaran mendatangi lokasi untuk memastikan pelanggaran oleh tersangka yang tanpa memiliki keahlian pendidikan di bidang kefarmasian memproduksi dan mengedarkan kosmetika ilegal. Terlihat di lokasi, proses produksi dilakukan sembarangan dengan peralatan seadanya seperti ember, tong, dan galon air mineral tanpa memperhatikan aspek kebersihan dan tidak sesuai cara produksi kosmetika yang baik.

"Pelaku dapat dikenakan hukuman berdasarkan pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum 1,5 miliar rupiah,'' tegas Kepala BPOM.

(Eva Andryani)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM