Home » » 20 Tahun Warga Sentul City Menghadapi Pelanggaran Hukum Pengembang Dan Pengabaian Negara

20 Tahun Warga Sentul City Menghadapi Pelanggaran Hukum Pengembang Dan Pengabaian Negara

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Senin, 30 April 2018 | 07.16



"20 Tahun Warga Sentul City Menghadapi Pelanggaran Hukum Pengembang dan Pengabaian Negara"


Hampir dua dasawarsa warga mempersoalkan berbagai permasalahan yang terjadi di perumahan Sentul City. Permasalahan ini ada akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengembang perumahan, PT Sentul City, Tbk dan pengabaian negara.

Permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Telah terjadi penguasaan pengelolaan air oleh PT Sentul City Tbk dan anak perusahaan PT Sukaputra Graha Cemerlang atau swastanisasi air di Sentul City. Permasalahan ini telah banyak merugikan warga selama ini, terutama dari sisi penetapan tarif yang sewenang-wenang, pengenaan pajak atas air, dan arogansi perusahaan dalam pelayanan distribusi air bersih.

Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan agar air sebagai hak dasar warga negara sepenuhnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 (dibacakan pada 18 Februari 2015), yang telah membatalkan secara total Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah melarang swastanisasi air dan mengembalikan penguasaan pengelolaan air kepada negara, yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Putusan MK juga menggariskan bahwa pengelolaan air harus membuka peran serta masyarakat yang seluas-luasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2016, sebagai peraturan yang terbit setelah adanya Putusan MK tersebut, telah membatasi keterlibatan swasta dalam pengelolaan air, yakni utamanya hanya jika BUMN atau BUMD tak mampu melaksanakannya. Keterlibatan swasta pun dibatasi pada tahapan tertentu dalam pengelolaan air, bukan pada semua tahapan seperti yang terjadi di Sentul City selama ini.

Meskipun telah terdapat aturan yang sangat jelas dalam hal pengelolaan air tersebut, PT Sentul City Tbk dan semua entitas bisnisnya mengabaikan semua itu. Warga dipaksa berlangganan air bukan dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (BUMD) tapi dari PT Sukaputra Graha Cemerlang. PT Sentul City Tbk hanya bekerja sama dengan PDAM Tirta Kahuripan dalam urusan jual beli sumber air baku sementara semua tahapan pengelolaan air, sejak dari produksi, distribusi, hingga layanan, dikuasai sepenuhnya oleh PT Sentul City Tbk dan entitas bisnisnya -- sesuatu yang jelas mengangkangi amanat Konstitusi dan Putusan MK.

Padahal dalam beberapa kesempatan pertemuan antara PDAM dengan warga Sentul City (di antaranya pada 5 April 2018), direksi PDAM telah menyatakan mampu mengelola air di Sentul City jika mendapatkan perintah dari Bupati Bogor. Sayangnya, Bupati Bogor seperti abai melaksanakan amanat Konstitusi dan PP Nomor 122 Tahun 2015 dan membiarkan PT Sentul City Tbk terus mendominasi pengelolaan air di kawasan Sentul City.

Akibat pengabaian Pemerintah Kabupaten Bogor dan swastanisasi pengelolaan air oleh PT Sentul City Tbk, warga Sentul City pun menderita sejumlah kerugian sebagai berikut.

a. PT Sukaputra Graha Cemerlang menyatukan tagihan pemakaian air bersih dengan tagihan Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan (BPPL). Tarif BPPL, yang menurut peraturan seharusnya diputuskan bersama dengan warga, malah dinaikkan dua kali dalam setahun oleh PT Sukaputra secara sepihak. 

Parahnya, akses terhadap air dijadikan sandera atau alat intimidasi oleh PT Sukaputra untuk memaksa waga membayar tarif BPPL yang tak pernah dibicarakan dan diputuskan bersama warga itu. Jika warga menolak membayar tarif BPPL, maka layanan air bersih ke rumah mereka bakal dihentikan PT Sukaputra, bahkan meskipun warga tetap membayar tarif pemakaian air bersih.

b. Ketika pasokan air terhenti -- dan itu sering terjadi-- PT Sukaputra kerap menyalahkan PDAM yang mengurangi pasokan air. Padahal kalau memang kompeten mengelola air, seharusnya hal ini tidak terjadi dan PT Sukaputra tidak melempar kesalahan ke pihak lain. Namun, dampak terburuknya adalah warga tak pernah bisa melakukan komplain atas buruknya pengelolaan air ini.

c. PT Sentul City selalu meminta subsidi kepada PDAM dengan alasan biaya operasional tinggi. Padahal, setelah memperoleh subsidi, PT Sukaputra menetapkan tarif sewenang-wenang. Di sini, warga hanya menjadi objek penderita dari alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran, yaitu subsidi kepada korporasi swasta. Permasalahan ini telah kami laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena kerja sama PDAM dan PT Sentul City, Tbk, dalam urusan jual-beli air baku patut diduga telah merugikan negara karena subsidi yang tidak tepat sasaran.

d. PT Sentul City Tbk terus mengingkari kewajibannya dalam menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas -- termasuk di dalamnya jaringan pipa air -- ke Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. Akibatnya, jaringan pipa yang seharusnya sudah milik publik itu -- terlebih warga telah membayarnya saat membeli rumah -- tetap diklaim sebagai miliki korporasi.

e. PDAM ironisnya membeli klaim PT Sentul City, Tbk. PDAM kerap mengklaim tak bisa mengelola langsung air di Sentul City -- selain karena tidak adanya perintah Bupati -- karena harus berinvestasi pada jaringan pipa dan karena jaringan pipa yang sudah bukan milik Pemerintah Kabupaten karena masih dikuasai PT Sentul City, Tbk. 

f. Ironisnya lagi, di tengah semua sengkarut pengelolaan air tersebut, Bupati Bogor malah menerbitkan izin SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) kepada PT Sentul City, Tbk, pada 1 Maret 2017.

2. Banyaknya warga yang hingga saat ini tidak mengantongi sertifikat rumah walau mereka sudah melunasi rumah dan tanah mereka sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, ada warga yang sudah membayar lunas hampir 20 tahun lalu tetap sulit mendapatkan sertifikat dengan berbagai dalih yang tidak masuk akal, seperti pengembang telah menunjuk notaris tertentu untuk pengurusan sertifikat dan warga harus membayar BPPL dua tahun di muka, padahal aturan ini sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Sayangnya, ketika berinisiatif mengurus sendiri, warga juga tidak berdaya menghadapi Badan Pertanahan Nasional yang cenderung berpihak kepada pengembang.

3. Hal serupa terjadi dalam pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Warga yang melakukan pembangunan atau renovasi pada rumahnya harus mengurus IMB melalui pengembang. Namun hingga pembangunan selesai, IMB tidak kunjung diterbitkan dengan berbagai alasan. Dalam pengurusan IMB, warga juga dikenai biaya-biaya yang sangat tidak masuk akal dan lebih besar daripada ketentuan Pemerintah. Warga juga diwajibkan melunasi BPPL untuk satu tahun di muka. Belum lagi jika membeli tanah kaveling, ketika akan membangun, warga dikenai denda Rp 1.500.000 per meter dengan alasan pembangunan dilakukan terlambat dari perjanjian yang dibuat.

4. Cukup banyak kasus ketika konsumen membeli rumah dan telah menunggu sekian lama dari janji serah terima, bangunan tidak kunjung dibangun, bahkan tidak jelas di mana posisi tanah yang akan dibangun. Beberapa di antaranya malah ditukar dengan bangunan rumah atau tanah di tempat lain.

5. Pengembang tidak membangun fasilitas yang telah dijanjikan saat perumahan dipasarkan hingga detik ini. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial masih belum diwujudkan dan belum ada serah terima prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Kabupaten setelah lebih dari 20 tahun.

6. Adanya tindakan diskriminatif aparat negara di wilayah Kabupaten Bogor, seperti tidak merespons laporan-laporan warga terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pengembang, bahkan seringkali laporan warga ditolak atau tak dilanjutkan dengan berbagai alasan. Yang lebih menyedihkan adalah ketika warga meminta perlindungan hukum akibat tekanan pengembang, apara negara seolah enggan untuk memasuki wilayah Sentul City, sehingga warga seakan dibiarkan beradu kuat dengan korporasi.

Sebagai tambahan, sampai detik ini, kami warga Sentul City tidak pernah memiliki kontrak berlangganan, baik dalam hal pengelolaan lingkungan maupun berlangganan air.

Dengan penjelasan di atas, maka kami warga Sentul City menuntut Negara untuk menunaikan kewajibannya terhadap warga negara. Kami tidak mau lagi hidup di negara merdeka tapi tetap dijajah oleh Pengembang bernama PT Sentul City, Tbk. Kami menuntut Negara hadir di Sentul City.

KOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC)
Jakarta, 30 April 2018

(Eva Andryani/Rilis)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM