Home » » Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI Network), Pemerintah Perlu Segera Tetapkan Luas Maksimal Perkebunan Kelapa Sawit

Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI Network), Pemerintah Perlu Segera Tetapkan Luas Maksimal Perkebunan Kelapa Sawit

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Kamis, 19 April 2018 | 17.58


Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia
(APIKI Network)
Jakarta, Kamis 19 April 2018.
Pemerintah Perlu Segera Tetapkan Luas Maksimal Perkebunan Kelapa Sawit 
APIKI Network, 
Untuk menjamin perkebunan kelapa sawit dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik 
aspek perekonomian, sosial, serta lingkungan, pemerintah perlu segera menetapkan luas 
maksimal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, demikian disampaikan Mahawan Karuniasa, 
Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim 
dan Kehutanan Indonesia (APIKI Network) dalam Diskusi Islands of Palm Oil, di Goethe 
Institute, Jakarta. Diskusi dan pemutaran film Islands of Palm Oil karya Armin Linke, 
merupakan bagian dari agenda kerjasama APIKI Network, Indonesian Environmental Sienctists 
Association (IESA), Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, dan Yayasan Peta 
Bencana, sebagai bentuk kepedulian untuk mewujudkan Indonesia Berkelanjutan.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian, estimasi luas
perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai 12,3 juta hektar dengan 
produksi 35,4 juta ton, yang sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat ekspor minyak kelapa sawit 
pada tahun 2017 mencapai 31,1 juta ton, meningkat 23 persen dari 25,11 juta ton pada tahun 
2016. Sedangkan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2017 menembus 22,97 miliar 
dollar AS, naik 26 persen dari tahun sebelumnya senilai 18,22 miliar dollar AS, dan menjadi 
nilai tertinggi sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia.
Perkebunan kelapa sawit menjadi perhatian para pihak, selain nilai ekspornya yang menjadi 
penyumbang devisa terbesar, juga implikasinya terhadap kondisi lingkungan di Indonesia, 
terutama dituding sebagai perusak lingkungan, antara lain menyebabkan deforestasi dan 
kebakaran hutan dan lahan. Pro dan kontra perkebunan kelapa sawit juga diwarnai kedangkalan 
pemahaman pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga memunculkan 
penolakan perkebunan kelapa sawit maupun sebaliknya yaitu terus menerus menambah luas 
perkebunan kelapa sawit melalui peningkatan investasinya. Padahal melalui pendekatan 
pembangunan berkelanjutan, perkebunan kelapa sawit memiliki peluang untuk dikelola agar 
memberikan kontribusi ekonomi, namun tidak melampaui daya dukungnya.
Untuk menjamin peran kelapa sawit dalam pembangunan berkelanjutan nasional, perlu 
ditetapkan luasan maksimal perkebunan kelapa sawit pada tingkat subsansional, baik tingkat 
kabupaten dan provinsi, dengan mempertimbangkan secara komprehensif kondisi perekonomian,
sosial, dan ekosistem lokalnya. Penetapan luasan perkebunan kelapa sawit optimal di suatu 
wilayah pembangunan dapat menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) rencana tata ruang maupun dokumen rencana pembangunan daerah, ungkap Mahawan 
Karuniasa menutup diskusi.
(Eva Andryani)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM