Home » » SKB telah Ditetapkan, Panitia Prona Desa Karangsari Tak Mengindahkan

SKB telah Ditetapkan, Panitia Prona Desa Karangsari Tak Mengindahkan

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Selasa, 10 April 2018 | 23.21






Brebes,bidikfakta.com-Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL), telah memutuskan dan menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Surat Keputusan Bersama (SKB) telah memutuskan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan terbagi lima kategori wilayah, dari kategori I meliputi Provinsi Papua,Maluku dan NTT dengan biaya sebesar Rp.450.000 per bidang, hingga katergori V yang meliputi Jawa dan Bali dengan besaran biaya RP.150.000 perbidang, Biaya tersebut tidak termasuk pembiayaan akta dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).

Sayangnya adanya SKB yang telah di teken tidak serta merta menjadi acuan bagi panitia pengelola di tingkat desa, seperti informasi yang di dapat dari salah satu pemohon pendaftaran tanah sistematis di wilayah Kabupaten Brebes, dirinya mengaku diminta biaya lebih dari yang ditentukan.

"biaya pembuatan sertifikat prona kami diminta biaya sebesar Rp.500.000, sedangkan yang belum memiliki akte diminta biaya sebesar Rp.1.800.000" kata pemohon,warga RT.01/Rw.01 Desa Karangsari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes saat membeberkan pada media.

Lebih lanjut warga menyampikan program prona tahap pertama perbidang pemohon dibebani biaya Rp.1.500.000 dan tahap kedua sebesar Rp.1.300.000 perbidang.

Menurutnya sebelumnya ada tawar menawar harga yang langsung di sampaikan pak Lurah dengan datang langsung ke rumah pemohon, bahkan tahap kedua Kadesnya terus mendatangi pemohon, sehingga masyarakat protes mempertanyakan mahalnya biaya prona PTSL, dan akhirnya biaya pembuatan sertifikat prona di turunkan menjadi Rp.1.300.000 oleh pak lurahnya sendiri" ungkap warga.

"pemohon yang bayar kontan dalam satu minggu langsung jadi, sementara yang  belum bayar penuh sebulan baru jadi dan itupun setelah digrebeg warganya" lanjutnya.

Kades Karangsari saat dimintai keterangan mengaku jika biaya yang di minta ke pemohon lebih tinggi dari acuan pemerintah namun  ia berdalih hanya membebankan sebesar Rp.400.000 ke pemohon," dibebani dengan biaya Rp.500.000 itu tidak benar, namun kami mengakui jika pemohon di bebani biaya sebesar Rp.400.000, dalih Kades Karangsari.

Sementara Darisman, salah satu penggiat anti korupsi Brebes saat di mintai tanggapan sangat menyayangkan panitia prona yang tidak mengindahkan aturan yang ada.

" Dengan telah di keluarkanya SKB tentang prona sudah jelas telah tertuang jika wilayah Jawa dan bali biaya yang di bebankan sebesar Rp.150.000, biaya itu sudah termasuk biaya persiapan dokumen, pengadaan patok dan matere serta biaya kegiatan operasional petugas, jika biaya yang di bebankan kepada pemohon lebih dari ketentuan, dasar hukumnya apa, jangan memanfaatkan program nawa citanya Jokowi untuk kepentingan sendiri dan golongan." kata Darisman menegaskan. ( olam)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM