Home » » Putusan PTUN Mengembalikan Ke SK 022 Oso-Sudding

Putusan PTUN Mengembalikan Ke SK 022 Oso-Sudding

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Sabtu, 07 Juli 2018 | 05.35

Putusan PTUN Mengembalikan Ke SK 022 Oso - Sudding.



Press confrence dari DPP Partai Hanura yang menyangkut terkait dengan *Palaksanaan Putusan PTUN tentang Pencabutan SK 01 Kemenkumham tgl 26 Juni 2018* yang lalu, serta perkembangannya sampai saat ini. 
Diadakan  pada, Sabtu 7/7/ 2018.
*Bertempat di Ballroom, Kantor Advokat ADI WARMAN, Gd Grand Slipi Tower LT. 18, jakarta.*

Terkait dengan hal tersebut yaitu :
1) Klarifikasi tentang Pelaksanaan putusan PTUN 26 Juni 2018. 
2) Pencemaran nama baik Pak Wiranto
3) Kejadian intimidasi di KPU tgl 6 Juli 2018*

Advokat H. Adi Warman SH. MH. MBA sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) mengatakan, Sesungguhnya Putusan PTUN Jakarta, ini merupakan kemenangan Partai Hanura secara menyeluruh bagi kelangsungan dan kejayaan Partai Hanura yang lebih baik lagi untuk melangsungkan perjuangan dan cita cita demi kejayaan dan masa depan Bangsa Indonesia.

Ditambahkan H. Adi Warman melanjutkan. 
Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi semua pihak, baik versi penggugat oleh hasil Musyawarah Luar biasa (Munaslub) II Tahun 2018, yang Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (purn) Daryatmo. S.IP dan Seketaris Jenderal Sarifuddin Sudding. SH. MH dan pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)  oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing masing sebagai ketua Umum dan Seketaris Jenderal  sebagai tergugat II Intervensi, untuk mencari solusi atau jalan terbaik menuju daerah penyelesaian internal partai agar aspirasi politik pengurus dan kader Partai Hanura, pada pemilu tahun 2019 -  2024 dapat terwujud.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mengutuk keras tindak penyerangan dan pengrusakan oleh oknum yang diduga  Pengurus DPP Partai Hanura terhadap fasilitas sarana dan prasarana KPU Pusat yang sedang melakukan seleksi menferivikasi terhadap 25 calon anggota legislatif dari wilayah atau cabang Partai.Hanura periode 2019 - 2024. Yang merupakan turunan dari keputusan Menteri.Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Adi Warman mengharap. Agar egoisme sektoral.dan pertikaian internal pengurus segera dihentikan, saat ini.waktunya untuk bersatu padu membangun bangsa dari keterpurukan ini, dan mari kita menatap wajah Indonesia.yang kita cintai untuk.maju.bersama Partai Hanura.

  (Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM