Home » » Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT Astra Sedaya Finance

Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT Astra Sedaya Finance

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Senin, 06 Agustus 2018 | 00.30


Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT Astra Sedaya Finance 


Hari ini Senin,6 Agustus 2018 diadakannya persidangan di hari pertama mengenai gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

Dimana APRILLIANI DEWI sebagai penggugat  melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  mengajukan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diwakili oleh Djojana J selaku Presiden Direktur didalam persidangan pengacara Korban  yang kuasakan oleh Edy Winjaya, SH memaparkan dalam pembacaan sidang dalam dakwaannya menyampaikan bahwa selanjutnya disebut TERGUGAT I IDRIS HUTAPEA, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
M. HALOMOAN TOBING, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 

Adapun dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut : 

1.Bahwa Penggugat dan suami adalah nasabah Astra Sedaya Finance ( ACC) sejak belasan tahun;

2.Bahwa pada tanggal 18 November 2016 Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 dimana Tergugat I memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, no. rangka  ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674;

3.Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Penggugat, maka Penggugat menjaminkan kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 tersebut secara fidusia kepada Tergugat I;

4.Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut, maka Penggugat memiliki  kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat I sebesar Rp 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, mulai dari 18 November 2016; 

5.Bahwa mulai dari tanggal 18 November 2016 sampai 18 Juli 2017 Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I sebesar Rp 6.186.000 (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulan sehingga sampai Juli 2017 Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 55.674.000,- (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

6.Bahwa selain membayar angsuran, Penggugat juga telah membayar kepada Tergugat I uang muka Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), biaya administrasi  Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya asuransi kendaraan Rp 5.405.400,- (lima juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah), dan biaya asuransi lain Rp 3.684.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga sampai Juli 2017 total pembayaran Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 109.263.400,- (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

7.Bahwa pada tanggal 10 November 2017 Tergugat III mendatangi rumah Penggugat dengan maksud ingin mengambil kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 milik Penggugat dengan dalih Penggugat telah wanprestasi;

8.Bahwa oleh karena Tergugat III tidak dapat menunjukkan legal standingnya dan hanya menunjukkan sebuah surat kuasa yang tidak bermeterai yang ditandatangani oleh Tergugat II, maka Penggugat tidak mengijinkan Tergugat III untuk mengambil kendaraan Merk Toyota Type Alphard V tersebut; 

9.Bahwa oleh karena tidak diijinkan membawa kendaraan, Tergugat III menghina Penggugat dan suami Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dan makian (tai, anjing, babi, goblok, tidak tahu malu) kepada Penggugat dan suami Penggugat di hadapan orang banyak (tetangga Penggugat) dan mengancam akan membunuh Penggugat dan suami Penggugat; 

10.Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 Tergugat III mendatangi lagi rumah Penggugat dengan cara masuk pekarangan rumah Penggugat tanpa ijin, mematikan listrik di rumah penggugat dengan cara menurunkan sekering listrik, menghina Penggugat dan suami Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dan makian (tai, anjing, babi, goblok, tidak tahu malu) dan kemudian meninggalkan rumah Penggugat dengan menggembok pintu pagar rumah Penggugat dari luar, dan kuncinya dibawa sehingga Penggugat harus merusak gembok pintu pagar agar bisa masuk ke dalam rumah Penggugat; 

11.Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 Penggugat mengirimkan lagi surat kepada Tergugat I, memohon penjelasan  atas tindakan Tergugat III dan mengundang Tergugat I ke rumah Penggugat guna membicarakan permasalahan a quo;

12.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan dengan melampirkan Surat Peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya. Pada Kenyataannya, Penggugat selaku debitor tidak pernah menerima surat peringatan dari Tergugat I perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran Penggugat;

13.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2014 tentang "Tata Kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan" yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitor. Akan tetapi pihak lain tersebut harus berbadan hukum  dan memiliki  izin dari instansi yang berwenang dan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Pada kenyataannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat menunjukkan legalitas instansi Tergugat III serta tidak dapat menunjukkan sertifikasi profesi Tergugat III;

14.Bahwa Turut Tergugat sebagaimana diketahui oleh umum (notoir feiten), adalah merupakan lembaga yang independen yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 (huruf c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan (huruf g): menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan, seharusnya lebih aktif untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan upaya-upaya perlindungan konsumen. Pada kenyataannya, ketika Penggugat mengadukan permasalahan ini kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat sama sekali tidak pernah memeriksa Tergugat I dan tidak pernah menyelidiki permasalahan tersebut sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang;

15.Bahwa selain melanggar asas dan ketentuan peraturan serta perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak memberikan respon atas pengaduan Penggugat menunjukkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melindungi Penggugat sebagai konsumen untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya. Tindakan Para Tergugat ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 4  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: 

"Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut."

16.Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat, adalah  sebagai berikut: 

a.Kerugian Materiil :   
-Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 Penggugat telah membayar kepada Tergugat I sebesar Rp 109.263.400,- (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
-Bahwa akibat tindakan Tergugat III yang menggembok pintu pagar rumah Penggugat dari luar, dan kuncinya dibawa sehingga Penggugat harus merusak gembok pintu pagar dan menggantinya dengan gembok yang baru seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
-Bahwa akibat tindakan Para Tergugat, Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk membayar biaya transportasi dan biaya tenaga ahli untuk mengurus perkara a quo, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah); 
                  
Total Kerugian Materiil: Rp 309.363.400,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam  puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

b.Kerugian Immateriil :
-Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya. Namun pernyataan Tergugat III telah menyerang kehormatan dan mempermalukan Penggugat di hadapan orang banyak sehingga Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang telah mempunyai nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas merasa tercoreng nama baiknya serta kehilangan rasa percaya diri dan mengalami tekanan lahir dan batin yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil, apabila ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah)

Dan diwaktu bersamaan pengacara korban juga menyampaikan Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, patut dan adil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III  dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat.

Saat setelah persidangan berlangsung pengacara Korban memberikan pernyataan dihadapan rekan media Edy  mengungkapkan "Pada hari ini tanggal 6 Agustus 2018 bagian dari pembacaan gugatan dari penggugat di sini kita sudah sampai kan kita bacakan gugatannya di mana debt collector sebagai tergugat 3 di situ selanjutnya Di mana pun kami melakukan kredit mobil Alphard tahun 2014, di saat mengalami kredit di mengalami masalah keuangan macet tiba-tiba didatangi oleh tergugat Debt collector yang  datang pada saat itu mereka hanya membawa surat kuasa surat kuasa tidak bermaterai  dan hanya diberikan tugas 2 tanpa ada kop surat dan lain lain maka selain kami dalam hal ini menjuru pulang gitu Lagian juga tidak membawa di usianya Di saat dia pulang berapa bulan kemudian dia datang ,kembali datang kembali masuk ke rumah klien kami dimana saat itu  dimatiin menggunakan kata-kata kasar menyakitkan bahkan mengancam dibunuh ya kan kita juga ada videonya di mana videonya itu nanti kita kan Siaran barang-barang di pada saat proses pembuktian ya nanti kita sehat di sana setelah itu  selain kami dimaki-maki rumahnya di gembok dari luar .

Lanjutnya Pak Kapolri pada saat ini telah menyatakan Apabila ada debt collector  yang mengambil mobil dengan cara kekerasan ataupun lain bisa dilaporkan polisi dan hal itu merupakan tindak pidana Kami disini sangat menyayangkan tindakan yang dialami oleh klein kami

membuat laporan polisi tapi itu tidak dijalankan gitu ya jadi permasalahannya hanya sebatas itu dan kita berupaya semaksimal mungkin agar yang menjadi hak-hak lain kami itu bisa-bisa apa bisa kami dapatkan secara psikologis Ibu Apriliani Dewi  lebih banyak diam diri  dan Sudah jarang bersosialisasi dengan tetangga setempat karena yang pertama merasa malu yang kedua dia merasa terintimidasi dan takut.

didatangi oleh debt collector itu terus untuk yang tahap berikutnya beliau  intimidasi itu berapa waktu jarak kurang lebih 11 bulan  di saat dia datang pertama kali Bawa surat kuasa tapi tidak ada materainya tidak bawa surat perjanjian Fiducia dia di sini juga memaki-maki pada saat pertama kali datang bilang kurang lebih sebulan kemudian dia datang lagi  datang bersama polisi katanya  ditanya klien kami minta surat perintah polisi tidak bisa menunjukkan itu Justru malah Polisinya bilang dia dari Binmas wilayah setempat

Terkait dengan laporan kami yang sampai saat ini bisa jalan juga ini lebih lengkapnya tapi kami sampaikan melalui WhatsApp itu terjadi apa intimidasi berapa kali  Pak dalam 2 kali aja ada nggak tidak ada mediasi kita mengirim surat pun surat pun lama dibalasnya usul di saat kita mengirim surat berapa bulan kemudian 2 kali  kLain kami mengirimkan surat enggak dijawab akhirnya Klain kami mengirimkan lagi  jawabannya suruh bayar utang suruh bayar angsuran dulu sedangkan yang menjadi pokok permasalahan yang tidak dibahas  sedangkan menurut aturan Apabila salah satu perusahaan ingin menggunakan jasa pihak ketiga itu harus menggunakan badan usaha juga tidak bisa diberikan secara pribadi dan ini juga sudah kita laporkan ke OJK Namun kita juga belum dapat apa informasi dari OJK tindak lanjutnya sehingga OJK kita tarik sebagai turut tergugat dimana OJK ini melakukan pengawasan terhadap perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang usaha keuangan itu Finance dan lain-lain di sini Kita juga menyurati OJK untuk memberikan teguran kepada Finance namun sampai saat ini Klein kami tidak  mendapatkan hasil dari pengaturannya tersebut sehingga jika bisa ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara ini.

(Eva Andryani)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM