Home » » Bakamla RI Perhatikan Instalasi Migas Lepas Pantai

Bakamla RI Perhatikan Instalasi Migas Lepas Pantai

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Senin, 03 September 2018 | 23.21

Bidikfakta.com- Bogor, 4 September 2018 (Humas Bakamla RI) --- Direktur Data dan Informasi Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Gendut Sugiono, S.H. hadir sebagai narasumber dalam Workshop Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Instalasi Migas di Lepas Pantai. Terkait instalasi migas lepas pantai, Bakamla RI menjalankan Fungsi Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan Laut. Pembahasan hangat ini berlangsung di Bogor, Selasa (04/09/2018).

Workshop yang diselenggarakan oleh Kementeriam Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dihadiri lebih dari 120 peserta dari Badan Usaha/Badan Usaha Tetap (BU/BUT) Migas, Kementerian Perhubungan, dan Pushidrosal TNI AL.

Hal esensial yang mendasari dilaksanakannya workshop ini adalah insiden tumpahan minyak sebanyak 44.000 barel di Teluk Balikpapan pada 31/3. Kejadian ini disinyalir akibat putusnya pipa milik salah satu perusahaan penyedia migas, yang disebabkan terkena benda asing diduga jangkar kapal. Selain itu pada 9/7 juga terjadi kebocoran pipa milik salah satu perusahaan migas luar negeri, yang juga diduga akibat terkena benda asing.

Dalam laporan Ketua Panitia Workshop Mirza Mahendra, menyampaikan tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk peningkatan keselamatan instalasi migas di lepas pantai, peningkatan pengamanan alur pelayaran terhadap instalasi migas di lepas pantai, memberikan pembelajaran terhadap kejadian kebocoran pipa di wilayah operasi migas, dan juga tentang pengamanan dan keselamatan instalasi migas, serta peningkatan pengamanan instalasi migas lepas pantai melalui koordinasi antar instansi pemerintah seperti Bakamla RI; Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan; dan Pushidrosal TNI AL.

Dalam paparannya, Direktur Data dan Informasi Bakamla RI menyampaikan bahwa Bakamla RI sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 59 ayat 3 dan Pasal 61, merupakan badan yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Fungsi Bakamla RI yang terkait dalam penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya migas adalah fungsi menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan, dan fungsi penjagaan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum.

Kedua fungsi ini dilaksanakan dalam bentuk Operasi Bakamla RI yang rutin dilaksanakan  serta pengawasan perairan Indonesia melalui teknologi surveillance yang dimiliki oleh Bakamla RI serta pertukaran informasi dengan instansi terkait mengenai kejadian darurat serta pelanggaran hukum di laut.

Secara umum, konsep operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI memiliki mekanisme dengan pengintegrasian pola & sistem operasi oleh instansi terkait serta dengan pengintegrasian teknologi kemaritiman untuk surveillance dan intelijen maritim. Selain itu, Bakamla RI juga memiliki Direktorat Hukum dan Unit Penindakan Hukum yang bertugas untuk melaksanakan advokasi hukum untuk memantau penyelesaian perkara dan kepastian proses hukum. Seluruh mekanisme tersebut dilakukan dalam satu komando pengendalian dan diperkuat dengan teknologi informasi.

Teknologi informasi yang dimaksud diperoleh melalui sistem pengintaian dan pengawasan, baik melalui unsur darat dan laut (dengan radar, long range camera, radio, maupun AIS terrestrial), maupun unsur udara (dengan radar, AIS antenna, dan long range camera). Hal ini menegaskan kembali bahwa pola operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI bersifat terpadu, terintegrasi, dan mengedepankan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System).

Adapun target Operasi Bakamla RI dapat, salah satu fokusnya adalah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), pertambangan ilegal di laut. Selain itu, Bakamla RI juga memeriksa kapal – kapal yang dicurigai melakukan eksplorasi ataupun riset di lokasi pertambangan migas di wilayah perairan Indonesia secara ilegal.

Turut hadir dari jajaran Bakamla RI, Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut Kolonel Laut (P) Imam Hidayat, S.E., dan Staf Direktorat Data dan Informasi Demo Putra, S,T.,M,Eng.


Autentikasi: Kasubbag Humas Bakamla RI Mayor Marinir Mardiono
Foto-foto: Humas Bakamla RI

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM