Home » » Ketua Umum LSM SIGAB Sukendar.SH Angkat Bicara Terkait Oknum PNS Yang Melabrak PP 53 Tahun 2010

Ketua Umum LSM SIGAB Sukendar.SH Angkat Bicara Terkait Oknum PNS Yang Melabrak PP 53 Tahun 2010

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Selasa, 02 Oktober 2018 | 02.54

Jakarta- bidikfakta.com
Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.

Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pemerintah yakin perbaikan kinerja pemerintah dapat terlaksana bila setiap instansi pemerintah menegakkan disiplin PNS.

Disiplin tersebut tidak terjadi hanya untuk sementara. Namun Penerapan peraturan disiplin PNS harus tegas dan konsisten.

Selain itu diharapkan PNS wajib menjaga dan mengembangkan etika profesinya.

PP Nomor 53 tahun 2010 belum dapat merubah kelakuan buruk para PNS, yang ada mereka malah acuh dengan PP tersebut. Hal itu karena tidak adanya tindakan hukum yang tegas yang dilakukan oleh para pejabat yang seharusnya memberikan hukuman. Padahal pada  PP No 53 Tahun 2010 ini juga dicantumkan hukuman juga bisa dikenakan terhadap pejabat yang seharusnya memberikan hukuman, tetapi tidak menjatuhkan hukuman terhadap anak buahnya yang telah melakukan pelanggaran. Rekomendasi pejabat hendaknya memantau bawahan yang menjadi tanggungjawabnya agar melaksanakan PP No. 53 Tahun 2010 dengan disiplin agar tidak dikenai sanksi akibat melanggarnya.

Maka dari itu terkait temuan yang berada di Kab.Cirebon untuk Persoalan Oknum PNS Berstatus Guru Berinisial SH yang telah dengan sadar mengaku telah menikah siri dengan oknum PNS Yang bekerja di salah satu instansi dinas ketahanan pangan dan peternakan prov. Bandung akan di tindaklanjuti ke kementerian terkait serta ke BKN pastinya.Pungkasnya. (Yoyon Wardoyo)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM