Home » » Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) Istana Diduga Menjadi Dalang Ricuh Pilkada Di Maluku Utara

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) Istana Diduga Menjadi Dalang Ricuh Pilkada Di Maluku Utara

Ditulis oleh : redaksi bidikfakta pada Sabtu, 10 November 2018 | 06.03

ALIANSI  MASYARAKAT PEDULl DEMOKRASI INDONESIA (AMPDI) 
ISTANA DIDUGA MENJADI DALANG RICUH PILKADA DI MALUKU UTARA 

BidikFakta.Com,Jakarta

Orasi yang digelar dari Aliansi Masyarakat  Peduli  Demokrasi Indonesia sebuah Ormas dari Maluku Utara beserta ormas Ikatan Muda Muslim Maluku Utara (IMM MU) berlansung pada Hari Jum'at 9/11/2018 beriringiringan dari Bunderan Patung Kuda Monas ke Gedung MK dan lanjut di Pelataran depan Monas dekat Istana diJalan Merdeka Barat.                        Panas sengketa Pilkada Maluku Utara yang kini berada di MK' palang pintu terakhir Hukum di Indonesia Kini bukan hanya mata Masyarakat Maluku Utara yang memandang kesana, namun semua Mata Magyarakat Indonesia se~Nusantara melirik ke MK, Hal ini dikarenakan MK sebagai institusi Penegak Hukum kemudian berpolitik atau menggunakan Konstruksi Politik dan bukan menggunakan Konstruksi Hukum yang menjadi Base on keputusannya maka Rusak. Hancur dan Lembur iklim demokrasi di Maluku Utara. bukan hanya Masvarakat Maluku Utara yang kehilangan Harapan, namun seluruh Masyarakat Indonesia. Betapa Negara ini dan seluruh unsur penguasanya memainkan peran biadabnya yang berpotensi meluluhlantakan tatanan hukum dan Pilar-pilar Demokrasi yang menjadi Pijakan Dasar dalam Kita berbangsa dan bernegara. Hanya Demi memuaskan syahwat dan Libido Kekuasaannya. 

Berbagai Pelanggaran yang nyata didepan Mata menladi kebenaran yang tak tercela, jangan dijadikan kebenaran menjadi produk kehudupan kelompok sehingga mematahkan kepentingan rakyat Indonesia Iebih khususnya rakyat Maluku utara yang kita cintai. Istana dan PDIP diduga berperan panting dalam berbagai kekacauan ini. Kekayaan Sumber Daya Alam di Maluku Utara disinyalir menjadi tujuan Istana secara membabi buta mempertahankan petahana. malukU utara juga bagian dan Negara Indonesia yang semestinya di jaga dan diberikan ruang haknya dan ruang demokrasi yangjulur dan adil.

Istana diduga meng Atensi MK terkait Kekuasaan Kehakimannya ini yang berpotensi merusak Iklim dan Alam 

Demokrasi di Maluku Utara, ini sangat berbahaya maluku utara menjujung tinggi pesta demokrasi pada pileg dan pllpres 2019 melihat dan proses demokrasl pemllihan gubernur Maluku utara beberapa bulan Ialu banyak intervensl dan Istana dan portal PDIP sebagai partai pengusung ke AGK-YASIN sekaligus sebagai purtai penguasa. lni menjadi potensi bahwa Provinsl Maluku Utara menolak langsung secara tegas Pileg dan Pi|pres 2019 yamg akan datang. Kemudlan, terkalt berbagal perbuatan melawan hukum sang Petahana yang diduga dldukung atau ada back-up dari Kementerian tertentu menjadl sinyalemen bahwa telah mati suri Demokrasi di Republik yang Kita Cintai, lnnalillahi...l.alu apa Klta harus diam? atau cukup berpangku tangan??? lngat ...l|l mendiamkan 

Salah seorang dari ormas sebagai  kordinator Aksi Ambona Muhammad saat wawancara mengungkapkan.             

"Dari Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia menuntut segala kebijakan yang diambil KPU berdasarkan rekomendasi yang di komandoi dari Bawaslu yang dikatakan klrarifikasi , namun KPU tidak mengindahkan SK hukum berdasarkan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri" ungkap Abona.      

Lebih lanjut Abona mengatakan. "Pada prinsipnya bahwa kami meminta  ..kepada masyarakat, kami Maluku Utara bertujuan oleh pihak pihak tertentu dalam hal ini rezim yang terbentuk serta yang mengadili masyarakat sendiri"ujar nya.                   

Kejahatan adalah bagian darl pada kejahatan itu sendiri, maka kami yang tergabung dalam AMPDI, menuntut:                        
1. Pecat Ketua KPUD Maluku Utara Syahrani Sumadayo yang merupakan Penjahat Demokrasi. 
                                           
 2. Hakim MK jangan sampai masuk angin, dan ikut berkonspirasi memenangkan Saudara Pemohon AGK Yasin. 
                                          
 3 MK jangan menggunakan kekuasaan Kehakiman untuk kepentingan tertentu yang berpotensi merusak System Demokrasi Indonesia. 

4. Mendagri Cahyo Kumolo harus bertanggung jawab atas dugaan terbitnya SK Mutasi yang mendukung Petahana untuk melakukan Kejahatan Administratifnya. 

5. Jokowi dan PDIP jangan menggunakan kekuasaannya untuk merusak System Demokrasi Indonesia. 

6. Boikot Pilpres 2019 jika terbukti Istana menjadi Dalang semua kekacauan Demokrasi di Maluku Utara.                     

Demikian penyampaian orasi dari Ormas ormas  Maluku Utara. yang tergabung dalam.Aliansi  Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia.                

 (Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM