Home » » Akses Infrastruktur Sarana Prasarana Pembangunan Sumberdaya Manusia Untuk Daerah Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara

Akses Infrastruktur Sarana Prasarana Pembangunan Sumberdaya Manusia Untuk Daerah Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara

Ditulis oleh : Unknown pada Selasa, 08 Januari 2019 | 20.39

Akses Infrastruktur Sarana Prasarana Pembangunan Sumberdaya Manusia Untuk Daerah Kabupaten Sangihe  Provinsi Sulawesi Utara

BidikFakta.Com,Jakarta

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang  Nasional 2019 dibuka Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri di Hotel Bidakara, Selasa (8/1/2019).

Seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja baik Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia,  Dirjen, Sekjen Chairul Anwar, hadir dalam acara Rakornas dengan mengambil Tema "Pembangunan Ketenagakerjaan Inklusif Untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.


Dalam sambutannya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan tantangan dan kondisi pembangunan tenaga kerja semakin berat yang datangnya dari level global kalau menurut International Monetery Found 2018 pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 kisaran 3,7 % diatas global, dan diprediksi di negara berkembang tumbuh sebesar 4,7%, pertumbuhan ekonomi dinegara maju hanya 2,1%,"katanya di acara Rakornas Ketenagakerjaan.


Salah satu dari  undangan yang hadir. Drs. Dokta Pangandaheng. ME.  Kepala Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sempat Kami media bidikfakta.com mewawancarai yang Menjelaskan bahwa perkembangan di Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara  jumlah angkatan kerja produktif usia 15 - 55 tahun 43 % dari jumlah penduduk, pekerja pekerja disana, itu paling banyak di sektor nelayan, ada nelayan legal dan ada nelayan ilegal. Jelasnya.


Menurut Drs Dokta.
"Kabupaten Sangihe ke Ibukota provinsi itu 7 jam dengan menggunakan Kapal laut, tapi kalau ke negara tetangga JenSan (Jenderal Santos Filipina ) itu 2 setengah jam. 


Lebih lanjut Drs Dokta mengatakan.
"Dari segi akses legalitas itu lebih mudah ke Filipina daripada ke Ibukota provinsi. Sehingga kami dari pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Apalagi kabupaten Sangihe itu lewat perpepres No 7 tahun 2016 yaitu ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional  (PKSN)." Jelasnya.


Menurut Drs Dokta.
"Yang dominan disana itu infrastruktur jalan Jembatan tetapi  aspek pembangunan Sumberdaya manusia masih kurang, apalagi program Pembangunan, Pelatihan, sehingga momentum pertemuan ini sangat berharap Kementerian Ketenagakerjaan dapat bersinergi dengan program Presiden, yaitu membangun dari pinggiran,  apalagi Sangihe itu ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional" pungkasnya.


Harapannya karna Sangihe itu bagian dari Republik ini, maka sebagai beranda kedepan pintu gerbang nusantara yang ada di wilayah perbatasan, infrastruktur di daerah perbatasan itu baik sarana prasarana maupun pembangunan Sumberdaya manusia itu kalau bisa secara profesional.


"Memang disadari kami masih minim dari akses  maupun dari hal hal yang mudah terjangkau, apalagi bicara masalah  telekomunikasi kami masih dibawah" ungkapnya mengakhiri wawancara.

(Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM