Home » » FORUM PEDULI NETRALITAS DAN PROFESIONAL ITAS TNI,POLRI & ASN. PETISI PILPRES NETRAL JUJUR DAN ADIL

FORUM PEDULI NETRALITAS DAN PROFESIONAL ITAS TNI,POLRI & ASN. PETISI PILPRES NETRAL JUJUR DAN ADIL

Ditulis oleh : Unknown pada Minggu, 27 Januari 2019 | 23.20

FORUM PEDULI NETRALITAS DAN PROFESIONAL ITAS TNI,POLRI & ASN. PETISI PILPRES NETRAL JUJUR DAN ADIL 

BidikFakta.Com,Jakarta


Konferensi Press tanda tangan Petisi  diadakan di Jalan Bangka IX Kemang Jakarta Selatan pada Hari Senin 28/1/2019. dihadiri  Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso. 2. Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno. 3. Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat. 4. Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Nugroho Djayusman. 5. Komisaris Jenderal Pol (Purn) Sofyan Jacoeb.




Penyelenggara proses demokrasi rakyat adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merencanakan. mempersiapkan dan melaksanakannya. Dalam mengawasi penyelenggaraan proses demokrasi ini, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) diberi tugas untuk semua tahapan dan pelaksanaannya. 

Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan jati diri TNI yang melarang berpolitik praktis dan menghormati prinsip demokrasi, begitu juga aparat kepolisian dalam Pasal 28 angka 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan secara tegas bahwa Polri bersikanetral dalam kehiduoan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

 Badan Inteliien Negara (BIN) sebagai Iembaga negara yang bertugas mendeteksi ancaman terhadap negara, dalam Pasal 2 huruff menyatakan secara tegas BIN tunduk kepada asas netralitas dalam penyelenggaraan .  Begitu juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN tunduk asas netralitas. 

Namun. dalam proses demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. suara rakyat untuk memiiih Presiden yang diinginkannya akan mengalami cacat dan diskriminasi, apabila terjadi ketidak netralan oknum Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, dan BIN yang banyak menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kekuasaan, serta kewenangan yang melekat dalam jabatannya. Kondisi ini bisa menciderai prinsip daulat rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam demokrasi untuk memilih presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat itu sendiri. 

Sebagai komunitas yang peduli terhadap suara rakyat dalam proses demokrasi, maka kami mengajukan PETISI kepada Pemerintah Indonesia sebagai berikut: 

1. Mendesak netralltas TNI, Polri, BIN, dan semua Aparatur Slpil Negara dalam Pemilihan Presiden 2019. _ 

2. Mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di jaga oleh para prajurit TNI Poiri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019. 

Kepada semua pihak termasuk masyarakat luas agar melaporkan kepada BAWASLU dan pihak terkait lainnya, apabila mengetahui terjadinya ketidaknetralan atau keberpihakan jajaran TNI, POLRI, BIN dan aparatur negara lainnya demi menjamin jujur dan adilnya pemilu. 

Demikian PETISI ini kami sampaikan demi pemilihan umum 2019 yang jujur dan adil. 

(Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM