Home » » Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Timur Anggap AD / ART Tidak Sesuai Dengan Kekinian

Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Timur Anggap AD / ART Tidak Sesuai Dengan Kekinian

Ditulis oleh : Unknown pada Kamis, 14 Maret 2019 | 05.48

Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Timur Anggap AD / ART Tidak Sesuai Dengan Kekinian


Ketua Umum Gapensi BPD Jawa Timur. H. Agus Gendroyono.ST.MT. menegaskan
UU No18/1999 sekarang tidakm sesuai dengan UU No 2 / 2017.
Di anggaran dasar lama tertulis masih merujuk UU No 18 tahun 1999 dari isinya penyesuaian itu sesuai dengan kekinian, pertama jumlah pesertaan dianggaran dasar lama, setiap provinsi itu 10 orang,
Kenapa setiap provinsi 10 orang, dari mana 10 orang itu  karena itu juga bisa menjadi konflik di internal, ada kewajiban harus melibatkan dewan 
pengawas, harus melibatkan Dewan pimpinan cabang, sementara sesuai struktur hal hal hirarki bahwa voter untuk nasional Itu pasti masing-masing pimpinannya di provinsinya,

Yang kedua kewenangan dewan Pertimbangan atau dewan pengawas. 
Setiap kali Musda ditingkat provinsi munas ditingkat nasional yang dipilih itu adalah anggota formatur, ketua formatur ex officium menjadi ketua umum.

Menurut Agus,
Di anggaran dasar yang di sempurnakan oleh Menkumham kewenangan dewan pengawas itu memiliki kewenangan untuk memberhentikan seluruh kepengurusan di pengurus Harian. Ini tidak benar. Contohnya Yang dipilih itu adalah ketua umum. tata kelola aset-asetnya tambang, akhirnya daerah itu bisa atas nama gapensi tetapi untuk memindah tangankan itu yang punya kewenangan adalah pengurus pusat karena kita bukan lembaga pemerintahan dan itu semua hampir rata-rata, setiap cabang itu sudah punya Kantor Sekretariat Mereka banyak mengatas  namakan ketuanya.

"Kenapa kewenangan misalkan pindah lokasi sudah tidak relevan dan sebagainya Itu kewenangannya ada di pusat padahal itu sepersenpun pusat tidak ada subsidi di cabang maupun di Provinsi di Munas" tukas Agus.

Hari ini sesuai dengan undang-undang alur proses alur anggaran dasar, masih konvensional masih ada kata-kata permohonan kemudian bermaterai tanda tangan asli dan lain sebagainya di era kekinian,  banyak lagi substansi-substansi yang harus diperbaiki.

Demikian penyampaian H.Agus Gendroyono. ST.MT dalam Munassus XIV 2019. 

(Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM