Home » » Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan Di Banten,Jangn Ada Pihak Yang Mencari Kesempatan

Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan Di Banten,Jangn Ada Pihak Yang Mencari Kesempatan

Ditulis oleh : Unknown pada Rabu, 10 April 2019 | 17.26

Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan Di Banten, Jangan Ada Pihak Yang Mencari Kesempatan
Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan Di Banten Hanya Untuk Plat Hitam

TANGERANG, bidikfakta.com

Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), jangan ada pihak pihak yang mencari keuntungan semata, dan kenaikan BBNKB ini tidak berlaku bagi plat merah dan kuning.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPT Bapenda Samsat Serpong, Muhammad Bangkit, beberapa hari lalu (08/04/2019)
 
Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 diatur kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,25 persen dari sebelumnya 1,50 persen kini menjadi 1,75 persen. Khusus biaya balik nama kendaraan bermotor naik 2,5 persen dari awal 10 persen menjadi 12,5 persen.

Namun, kenaikan tersebut hanya dikhususkan bagi kendaraan plat hitam, bukan untuk plat merah maupun kuning.

Kenaikan tersebut khusus untuk kendaraan plat hitam dan bukan untuk plat merah dan kuning," ucap Bangkit. 

Meski demikian, Bangkit mengaku rata-rata sekitar 600 pemilik kendaraan melakukan pembayaran tiap harinya setelah adanya kenaikan tarif pajak.

Untuk pembayaran normal, karena masyarakat sudah menyadari kewajibannya melakukan pembayaran pajak kendaraan,ujarnya.

Bangkit juga berpesan dan menghimbau kepada para pemilik kendaraan yang membeli kendaraan second atau bekas pakai, untuk segera melakukan balik nama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kalau menjual kendaraan segera balik nama untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Karena, jika kendaraan tersebut digunakan untuk tindak kejahatan maka yang dicari adalah pemilik yang utama," terangnya.

Adapun, bagi pemilik kendaraan yang ingin balik nama kendaraan persyaraatan yang perlu dilengkapi yakni mencantumkan STNK, BPKB dan KTP asli sesuai dengan domisili dan melakukan pembayaran sesuai pajak dan denda yang tertera.

Selain itu, pemilik kendaraan juga dapat memanfaatkan momen pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan selama satu tahun sekali. Umumnya dilaksanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten. 

Atas kenaikan BBNKB kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh pemerintah pada 11 Maret 2019, justru menuai masalah baru bagi masyarakat yang saat membeli kendaraan mobil pada bulan Februari 2019 dimana pada bulan tersebut belum adanya peraturan kenaikan BBNKB yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Hal ini juga dirasakan bagi Joto, warga Pondok Jagung Timur, Serpong Utara. Tangerang Selatan, dimana ia rasakan kekecewaan yang sangat mendalam atas pembelian satu unit mobil Pajero Sport disalah satu Show room mobil mewah dikawasan Alam Sutra BSD. Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu, pasalnya kendaraan yang dibelinya tersebut terjadi pada 11 Februari 2019, dimana pelunasan DPnya pada 19 Februari 2019, yang notabene tidak ada pemberlakuan kenaikan pejak atas kendaraan/ BBNKB saat itu, tetapi entah kenapa, pihak showroom menyatakan bahwa mobil tersebut sudah layak masuk dalam kenaikan pajak alias masuk dalam BBNKB saat mengurus surat suratnya.

"Sejak komitmen awal tidak ada bahasa yang menyatakan akan menaikkan biaya balik nama/BBNKB atas kendaraan yang kami beli itu, dimana kami melakukan transaksi pelunasan DP jauh hari dari peraturan Perda nomor 4 tahun 2019, tentang BBNKB yakni pada 19 Februari 2019," ucap Joto

Ditambahkan bahwa kenaikan pajak atas kendaraan bermotor bila waktu transaksi pembelian sudah mendekatinya, sedangkan pihaknya, dirasakan saat transkasi pelunasan DP pada 19 Februari 2019 itu dirasakan masih jauh dari hari yang ditetapkan pada pemberlakuan Perda nomor 4 tahun 2019, tentang kenaikan pajak atas kendaraan/BBNKB. 

"Kami menilai adalah kesempatan yang digunakan oleh pihak showroom dalam mengambil langkah seiring adanya Perda nomor 4 tahun 2019, tentang BBNKB, tetapi disisi lain justru masyarakat atau konsumen yang dirugikan," tambahnya. 

Sementara dari pihak Showroom kendaraan PT SDM, yang diwakilkan oleh Tonang, bidang CSO, ketika dikonfirmasi terkait kenaikan BBNKB atas barang kendaraan yang terjual pada bulan Februari 2019, menyatakan bahwa pihaknya sudah menjalani prosedur yang benar atas kenaikan pajak kendaraan BBNKB itu, mengingat harus dihitung dari mulai tanggal penyerahan akhir DP dan 14 hari kerja, dimana hari Sabtu dan Minggu tidak terhitung.

"Coba bayangkan kalau pelunasan DP itu dilakukan pada 19 Februari 2019, lalu masuk dalam proses selama 14 hari kerja, dimana hari Sabtu dan Minggu tidak masuk dalam hitungan kerja, itu dinilai sudah masuk kategori dalam kenaikan pajak kendaraan BBNKB," tutur Tonang.

Tetapi tetap dimata konsumen biar bagaimanpun harusnya pihak showroom, sebagai pengadaan barang,  bisa dapat memberikan koordinasi kepada pihak tertentu khususnya konsumen atau masyarakat sebagai partner kerja dalam menjalankan roda usaha bisnisnya agar bisa bersinergi dalam arti memberikan rasa kebersamaan satu sama lain saling diuntungkan, bukan sebaliknya.


(Eva/Fatah)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM