Home » » Pengamat Kebijakan Publik PBHI Desak KPK Periksa Bupati Kepulauan Tanimbar

Pengamat Kebijakan Publik PBHI Desak KPK Periksa Bupati Kepulauan Tanimbar

Ditulis oleh : Unknown pada Minggu, 14 April 2019 | 07.41

Pengamat Kebijakan Publik PBHI Desak KPK Periksa Bupati Kepulauan Tanimbar


Belum dinaikannya status dumas tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar , Maluku, Petrus Fatlolon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan celah olehnya untuk melakukan manuver politik pada pemilihan legislatif 2019 dengan menempatkan beberpa kerabatnya serta anak kandungnya sebagai calon anggota DPRD Kab Kepulauan Tanimbar.

Pengamat Kebijakan Publik dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasrul Dongoran, SH mendesak agar Komisi Pemeberantasan Korupsi segera menaikan status perkara Korupsi Bupati KabupatenKepulauan Tanimbar dari dumas ke lidik.

" Saya sendiri sempat memeriksa berkas laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar baik yang saat ini diadukan ke KPK atau beberapa perkara lain yang diadukan di Kejasaan dan Kepolisian. Sebagai orang hukum tentunya saya bisa menyimpulkan alat bukti yang dilampirkan dalam laporan itu saya rasa cukup untuk menjadikan Bupati sebagai tersangka," jelas Nasrul di Jakarta (15/3).

Nasrul menjelaskan, pihaknya mencium gelagat aneh pada penegakan hukum yang dilakukan terhadap perkara korupsi yang diduga melibatkan Buapati Kepulauan Tanimbar.

" mayoritas masyarakat kabupaten Kepulauan Tanimbar  saat ini menggantungkan masa depannya pada aparat penegak hukum baik itu KPK, kejaksaan ataupun kepolisian oleh karena itu saya mengingatkan agar aparat penegak hukum bisa bekerja sesuai aspirasi dan nurani rakyat serta tentunya memperhatikan bukti dan fakta-fakta hukum yang ada," tegas nasrul .

Dari kacamata kebijakan publik, sambung Aktivis Hak Azasi manusia ini, keberanian untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh para kepala daerah biasanya dibarengi dengan upaya nepotisme yakni dengan menempatkan keluarga atau kolega baik pada pos strategis pada pemerintahan ataupun Dewan Perwakilan Daerah.

" saya menemukan beberapa kasus dimana para Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi biasanya dibarengi dengan upaya penguatan rezim atau politik dinasti dan temuan saya pada pemilu legislatif 2019 ini ada beberapa kerabat bahkan anak kandung Bupati maju sebagai anggota DPRD Kab Kepulauan Tanimbar," terangnya.

Dari hasil penelusuran wartawan ditemukan beberapa kontestan pemilu legilatif di Kabupaten Tanimbar, Maluku yang merupakan kerabat Bupati yakni, Tarcius Fatlolon DPRD Provinsi dari Partai Nasdem (Adik Buapati), Alosiun Fatlolon (adik bupati) serta Yohanes Fatlolon (anak Buapti) yang keduanya maju sebagai calaon Angota DPRD Kab Kepulauan Tanimbar dari Partai Demokrat.

Seperti diberitakan sebelumnya Buapati Kabupaten Tanimbar Petrus Patlolon dilaporkan ke Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) oleh masyarakat Tanimbar terkait dengan dugaan kasus korupsi Proyek pembangunan Jalan  serta rasionalisasi anggaran daerah (APBD) Kab Tanimbar (Maluku Tenggara Barat) tahun 2018.

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM