Home » » KSPI Serukan Pengusaha Bayarkan THR Para Buruh

KSPI Serukan Pengusaha Bayarkan THR Para Buruh

Ditulis oleh : Unknown pada Minggu, 26 Mei 2019 | 23.07

KSPI Serukan Pengusaha Bayarkan THR Para Buruh

                                                            Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ((KSPI) menyelenggarakan Press  konfrensi pad Hari Senin 27/5/3019  di Hotel Mega Proklamasi Menteng Jakarta Pusat mengenai :                        Penjelasan rencana aksi KSPI ke Komnas HAM untuk mendesak dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kematian pengunjuk rasa pada tanggal 22 Mei 2019 dan kematian ratusan petugas KPPS.                                                    Penjelasan rencana aksi KSPI ke Mahkamah Konstitusi selama persidangan sengketa Pilpres, untuk mengawal langkah konstitusi yang diambil Prabowo - Sandi dan Juga terkait Posko THR.                                     
Selain pemilu, Said Iqbal juga menyerukan kepada para pengusaha untuk membayarkan THR kepada para buruh sesuai dengan Permenaker No. 06 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang besarnya minimal 1 bulan upah.

Bagi pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun, THR nya dibayarkan proporsional sesuai jumlah bulan bekerja. Contoh orang yang baru bekerja 3 bulan, maka THR nya dibayar 3/12 kali upah yang diterima per bulan.

Dalam kaitan dengan itu, KSPI mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk menindak tegas terhadap pengusaha yang tidak membayar THR. "Bila perlu ditingkatkan menjadi tindakan pidana bagi pengusaha yang tidak membayar THR karena tidak memehuni hak buruh dalam bentuk nominal rupiah," kata Iqbal.

Iqbal menghimbau buruh yang tidak menerima THR dapat melaporkan hal ini sebagai dugaan tindak pidana ke Desk Tenaga Kerja Polda Metro Jaya yang akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Said Iqbal merasa terpanggil bilamana berbicara tentang keadilan, nilai persamaan, dan nilai kemanusiaan terhadap buruh dan rakyat Indonesia. Para buruh dan rakyat kecil sebenarnya tidak pernah menuntut upah yang tinggi, tetapi sekedar hidup layak, memiliki masa depan yang jelas tanpa outsourcing, dan mempunyai jaminan sosial. Hal ini, karena, separuh dari total penduduk Indonesia adalah buruh, tetapi kehidupan mereka tidak pernah mengalami perubahan nasib. Tetap miskin atau near poor di tengah pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah.

(Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM