Home » » Pernyataan Sikap Aliansi Peduli Indonesia(API) Fakta,Basarmas,BM NKRI dan FPB NKRI

Pernyataan Sikap Aliansi Peduli Indonesia(API) Fakta,Basarmas,BM NKRI dan FPB NKRI

Ditulis oleh : Unknown pada Kamis, 23 Mei 2019 | 06.21

PERNYATAAN SIKAP  
ALIANSI PEDULI INDONESIA (API) 
FAKTA
BASARMAS 
BM NKRI 
dan FPB-NKRI


Sungguh sebuah kegembiraan dan sekaligus kebanggaan bahwa bangsa kita baru saja melangsungkan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih anggota legislatif (DPR/DPD) dan Presiden/Wakil Presiden yang dalam sejarah Demokrasi Indonesia baru kali ini dilaksanakan secara bersamaan. 

Membanggakan karena itu membuktikan bahwa demokrasi di negara Muslim terbesar dunia ini hidup subur. Jawaban yang pasti bahwa Islam dan demokrasi adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan.

Atau tepatnya, bagi bangsa ini demokrasi dapat dilihat sebagai tafsiran dari ajaran Islam (syura) yang inherent. Pertanda juga bahwa tidak semua yang dari Barat harus dengan serta merta ditolak dan dikafirkan.

Sayangnya, proses demokrasi itu mengalami cobaan yang besar. Bahwa prosesnya ada berbagai kesalahan, entah disengaja atau tidak. Bahkan ada ketidak jujuran, entah juga bersifat human error dan individual atau ada unsur kesengajaan yang sistemik. 

Tentu hal ini mendapat respon cepat dan tanggap dari masyarakat, khususnya mereka yang merasa dirugikan. Didukung oleh keterbukaan media, khususnya media sosial, kecurangan itu kemudian lebih menjadi semakin terbuka dan telanjang. 

Diingkari atau ditutupi bagaimanapun, dalam dunia media yang terbuka, khususnya media sosial, semua akan menjadi terekspos dengan sendirinya. Dan itu juga diakui oleh pihak-pihak yang berwewenang. Dalam hal ini KPU maupun Bawaslu jika dalam pelaksanaan Pemilu memang ada kesalahan-kesalahan. 

Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana meresponnya? 

Tentu semua kembali kepada peraturan dan undang-undang yang ada. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan berhak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Dengan keluarnya pengumuman resmi KPU maka pihak menang dan kalah telah diumumkan. Namun pengumuman itu belum sebuah keputusan. Karena pihak yang merasa dirugikan punya hak menggugat dalam masa dua hari setelah pengumuman. 

Masalahnya, rakyat yang merasa telah dirugikan itu terlanjur resah. Bahkan marah dengan berbagai kekurangan dalam proses pemilu itu. Akibatnya mereka turun ke jalan dan mengekspresikan ketidak puasan itu. 

Di sisi lain pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan atau kepolisian juga melakukan tugasnya. Tentu mereka juga punya tanggung jawab untuk itu. 

Tragisnya, disengaja atau ada pihak yang memanfaatkan situasi sehingga terjadi bentrokan antara rakyat dengan aparat kepolisian. Hingga detik ini, menurut berita yang dilansir media, sudah 6 orang yang kehilangan nyawanya. 

Di pihak lain ada beberapa markas kepolisian yang dibakar oleh massa dan beberapa unit kendaraan.

Menyikapi hal ini, kami ALIANSI PEDULI INDONESIA (API) yang terdiri dari FAKTA, BASARMAS, BM NKRI dan FPB-NKRI sebagai anak bangsa yang tergabung di Rumah Besar para aktivis menyampaikan hal-hal berikut:

1. Agar Kedua belah pihak dapat mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam kekerasan. Kekerasan pada akhirnya hanya akan merugikan semua pihak tanpa kecuali. 

2. Rakyat yang merasa haknya telah dicurangi dalam proses politik berhak secara konstitusional melakukan protes. Justru sebagaimana pemilu, protes juga menjadi bagian utama dari ekspresi demokrasi. Membungkam protes rakyat adalah pembungkaman terhadap demokrasi itu sendiri. Namun mengekspresikan protes tentu harus sesuai dengan amanah perundang undangan.

3. Pihak aparat  keaamanan (kepolisian) punya tanggung jawab terhadap pengamanan negara. Tapi mengamankan tidak harus dengan "show of force" (mendemosntrasikan kekuatan). Melakukan kekerasan kepada rakyat yang berdemo justru menjadi pemicu terjadinya kekerasan lain. Jangan sampai pihak aparat keamanan dianggap gagal mengamankan situa. Tindakan represif akan  menjadi pemicu ketidak amanan. 

4. Pihak yang merasa dirugikan agar tetap melakukan tuntutan secara konstitusional. Harapannya, pihak penentu putusan hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, merespon tuntutan itu dengan seadil-adilnya dan transparan dalam prosesnya. 

5. Jika dalam proses pengadilan itu membuktikan bahwa memang ada kecurangan, khususnya yang bersifat disengaja, agar segera diperbaiki. Perbaikan ini bisa dalam dua bentuk: a) pilpres ulang. Walau ini hampir mustahil karena harus ada pembuktian yang absolut bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur,  sistematis dan masif.  b) pemilihan ulang di tempat-tempat yang terjadi kecurangan. 

6. Jika kedua hal itu tetap tidak memungkinkan untuk dilakukan, dan kecurangan itu memang ada faktany tetapi tidak memenuhi unsur terstruktur,  sistematis dan masif sehingga tidak mengubah pengumuman KPU,  kiranya pihak-pihak yang berwenang mengakui kesalahan itu dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat. Ingat, bangsa Indonesia itu bangsa damai dan pemaaf. 

7. Dalam konteks ini kami memandangnya  bukan lagi masalah kemenangan dan kekalahan salah satu paslon saat ini. Tapi lebih kepada perjuangan dalam menegakkan keadilan dan kejujuran dalam proses demokrasi kita. Karenanya integritas bangsa dan negara jangan sampai  tergadaikan. 

8. Untuk itu, pemerintah khususnya diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk merespon keresahan masyarakat. Keresahan itu begitu masif dan tidak boleh didiamkan. Sekali lagi, khawatir peristiwa pilpres ini menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di negeri ini. 

9. Akan tetapi apapun dan bagaimanapun itu, satu hal yang harus diingat bersama. Jangan sampai ada kekerasan dan pertumpahan darah yang terjadi karena pilpres ini. Sudah saatnya kita semua menyadari bahwa "kepentingan besar bersama bangsa dan negara" penting untuk dikawal. Kepentingan bersama itu adalah menjaga keamananan dan keutuhan bangsa dan negara. Ketahuilah, ada pihak-pihak yang lebih berkepentingan dengan "kekisruhan" yang mengarah kepada anarkis dan perpecahan bangsa.

10. Terkait adanya penangkapan terhadap sekitar 257 perusuh,  dan pihak kepolisian telah menyatakan adanya perencanaan dengan ditemukannya beberapa barang bukti berupa senjata tajam, batu dan uang dalam amplop, maka kami dengan tegas meminta sekaligus mendukung Polri untuk mengungkap tuntas aktor intelektual dibalik itu semua. 

11. Akhirnya,  semua pihak harus ingat kembali, bahwa  Demokrasi itu terdefenisikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mereka yang berada di posisi kekuasaan itu adalah pilihan dan kehendak rakyat. Karenanya ketika mayoritas rakyat tidak  menghendaki, kiranya legowo untuk menerima keputusan rakyat. Seseorang akan teruji karakter demokratisnya di saat rakyat telah barbicara. Jangan sampai ambisi kekuasaan menjadi penyebab hancurnya bangsa dan negara. 

(Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM