Home » » Kominfo Kembali Akan Membatasi Penggunaan Medsos Selama Sidang MK Di Gelar

Kominfo Kembali Akan Membatasi Penggunaan Medsos Selama Sidang MK Di Gelar

Ditulis oleh : Unknown pada Kamis, 13 Juni 2019 | 18.41

Kominfo Kembali Akan Membatasi Penggunaan Medsos Selama Sidang MK Di Gelar


Terkait sidang perdana MK, Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) membuka peluang untuk kembali membatasi penggunaan WhatsApp dan media sosial guna menekan penyebaran hoaks, jika situasi memanas dan menjadi tidak kondusif. Hari ini, Jumat (14/06/2019), Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa pilpres yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Hal tersebut diutarakan oleh Plt. Kepala Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, saat dikonfirmasi oleh awak media, Kamis (13/06/2019).

Menurutnya, pihak Kominfo akan melihat
terlebih dahulu seperti apa eskalasi berita hoaks yang beredar melalui media sosial pada hari ini hingga pengumuman keputusan sidang.

Ferdinandus juga mengatakan, pembatasan akses ke media sosial dapat dilakukan jika penyebaran pesan bernada hasutan meningkat dan disertai adanya kejadian yang akan membahayakan NKRI.

"Situasional dan kondisional. Jika eskalasi berita hoaks dan hasutan meningkat sangat luar biasa disertai dengan kejadian di sekitar MK yang membahayakan keutuhan NKRI," ungkap Ferdinandus.

Pembatasan yang dilakukan akan serupa dengan yang dilakukan Kominfo saat situasi memanas pascapemilu pada 21 dan 22 Mei lalu.

Kominfo membatasi sejumlah fitur pada media sosial dan layanan chat WhatsApp, seperti mengirim & menerima gambar, bukan memblokir sepenuhnya.

Selain itu, Kominfo pun sempat mengimbau agar pengguna smartphone tidak menggunakan VPN karena dapat membahayakan data pengguna.

Namun Ferdinandus Setu tidak merinci mekanisme pemantauan sebaran hoaks yang dilakukan. Dia juga tidak menjelaskan apakah pembatasan hanya dilakukan di Ibu Kota DKI Jakarta saja atau di seluruh Indonesia sebagaimana yang terjadi pada periode 21-25 Mei lalu, ketika terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan di sebagian kota dan menewaskan delapan orang.

Lebih jauh Ferdinandus Setu membantah kekhawatiran sebagian warga bahwa kebijakan pembatasan akses internet ini merupakan upaya memberangus hak publik untuk mendapatkan informasi.

"Yang dilakukan pemerintah adalah pembatasan akses, bukan pemutusan akses internet. Publik masih bisa berkomunikasi menggunakan fitur komunikasi yang lain, seperti teks. Baik WhatsApp (WA) maupun pesan teks (SMS). Jadi tidak mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi," tegasnya.

Banyak pihak memang memuji langkah cepat membatasi akses dan penyebaran media sosial — Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan Line — ketika terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan pertengahan Mei lalu, sebagai upaya tepat meredam berita bohong atau hoaks yang meresahkan. Tetapi tidak sedikit pula yang mengkritisinya, antara lain Institute Criminal Justice Reform ICJR dan (Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Seperti diketahui, beberapa jam setelah merebaknya aksi demonstrasi memprotes pengumuman rekapitulasi suara nasional KPU Selasa dini hari (21/05/2019) yang berbuntut kerusuhan di beberapa lokasi di Jakarta, otoritas berwenang membatasi sementara akses dan penyebaran media sosial di seluruh Indonesia.

Sesuai agenda yang ditetapkan, hari ini MK akan menggelar sidang perdana untuk memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Dimana seperti diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM