Home » » Apabila Masyarakat Alami Gangguan Terhadap Lingkungan, Segera Lapor ke GAKKUM Maluku

Apabila Masyarakat Alami Gangguan Terhadap Lingkungan, Segera Lapor ke GAKKUM Maluku

Ditulis oleh : Unknown pada Selasa, 23 Juli 2019 | 05.12

Apabila Masyarakat Alami Gangguan Terhadap Lingkungan, Segera Lapor ke GAKKUM Maluku


Beberapa bulan lalu sejumalah masa yang tergabung dalam Komite Solidaritas Perjuangan Untuk Petani Wasile (KSPPW)  mengelar aksi di depan kantor Gubernur Maluku Utara. Mereka menuntut Gubernur Maluku Utara AGK agar mencabut izin PT MHI. Kamis (20/06/2019) lalu.

Mengenai permasalahan dengan perizinan perusahaan dari PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI), tim awak media mencoba konfirmasi kepada Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Maluku dan Papua, Yosef Nong, SH. MH pada saat menghadiri acara GAKKUM Festival 2019 di Gedung Auditorium Manggala Wanabakti, Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Yosef Nong mengatakan untuk sebuah perusahaan yang diatas 2017 belum ada masukan dan register ke pihak GAKKUM, dan kami juga belum bisa memastikan surat perizinan nya karena pihak GAKKUM Maluku sendiri belum pernah melakukan pengecekan ke perusahaan tersebut.

"Perusahaan yang mengenai permasalahan sama khusus nya tahun 2016 ke bawah kami sudah menangani nya perihal perizinan dibawah naungan GAKKUM Maluku, dan apabila perusahaan melakukan pelanggaran tentang permasalahan perizinan yang tidak sesuai prosedur kami akan mengirimkan surat pemanggilannya dan akan segera ditembuskan ke GAKKUM Pusat," kata Yosef Nong di Gedung Auditarium Manggala Wanabakti, KLHK, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

"Apabila ada tindakan seperti itu maka pihak GAKKUM yang ada di Maluku akan melakukan pengecekan dilapangan, penelusuran apakah masalah tersebut masuk ke ranah perdata atau pidana. Kalaupun ada sangkutan pidana, dan mereka tidak mempunyai PTH dan PTN. Apabila ada pengaduan seperti tadi akan diteruskan ke Direktorat PPHP, untuk mengenai permasalahan tindakan di jalur hukum itu dilarikan ke GAKKUM Pusat, maka GAKKUM Maluku hanya merekomendasikan," imbuh Yosef.

"Apabila ada masyarakat yang terdampak mengalami kerugian mengenai lingkungan hidup dan lahan langsung segera bikin surat pengaduan nya langsung kepada GAKKUM Maluku setelah itu kami buatkan register nya pengaduan dan untuk segera tindak lanjuti setelah kami pengajuan anggran nya, dan kami ajukan juga ke GAKKUM Jakarta lewat PPSA untuk meminta tim pendamping,"

Lebih jauh ia mengatakan kebetulan kami juga sedang menangani 3 kasus di Maluku, setelah selesai acara GAKKUM Festival 2019, dan kemudian tim pendamping sudah ada baru kami akan segera menindak lanjuti ketiga kasus tersebut.


*Pengawasan dan Pengaduan*


"Kebetulan kami juga sedang menangani 3 kasus di Maluku, setelah selesai acara GAKKUM Festival 2019, dan kemudian tim pendamping sudah ada baru kami akan segera menindak lanjuti ketiga kasus tersebut. Apabila ada kasus yang skala nya lebih besar seperti pengaduan ini, maka GAKKUM Maluku akan memprioritaskan,"

*Berapa Persen Tindakan Ilegal Logging di Maluku.*

Untuk sekarang ini tindakan yang ada sudah sekitar 40-50% untuk dilingkungan yang terdampak lingkungan hidup, lumayan belum tersentuh, karena yaitu kita melihat jumlah PPH nya mash terbatas.

Bagaiamana dengan izin nya perusahaan dari Gubernur setempat, kami kewalahan menangani banyak nya pengaduan, beberapa perusahaan  perizinan nya melalui dari Gubernur dan apabila Gubernur tidak bisa menangani pastinya mereka akan melempar ke BHD Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih minim PPH nya dan sudah di intruksikan untuk segera merekrut beberapa orang supaya mengisi PPH yang ada di Maluku. Dikarenakan sudah banyak nya perizinan dari Gubernur perusahaan tersebut.

*Ketika warga sudah teregister pengaduan, kami akan intevigasi dan turun ke lapangan apakah perusahan tersebut perorangan, perorganisasi. Dan untuk pelaporan ini akan segera kami tindak langsung, selama ini kami tetap menjalankan pengaduan nya. GAKKUM akan berkordinasi dengan BHD setempat kami juga akan mempelajari izin perusahaan tersebut. Apabila mereka tidak bisa menangani maka pihak GAKKUM yang akan turun langsung," tegas dia.

"Ada beberapa contoh perusahaan yang perizinan nya melalui Gubernur seperti yang ada di Gunung Botak, karena dibelakang nya banyak yang memback up kami tentunya akan berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri, dan Polda Maluku," tandas dia.

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM