Home » » Brigjend Pol. Agung Makbul Jadi Pembicara Dalam Seminar Nasional di UGJ Cirebon

Brigjend Pol. Agung Makbul Jadi Pembicara Dalam Seminar Nasional di UGJ Cirebon

Ditulis oleh : Unknown pada Sabtu, 27 Juli 2019 | 06.57

Brigjend Pol. Agung Makbul Jadi Pembicara Dalam Seminar Nasional di UGJ Cirebon


Dalam mewujudkan kecerdasan bangsa dibidang hukum, Fakuktas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon menggelar Seminar Nasional, bertempat di Auditorium Kampus Utama Lt. 2 UGJ Jalan Pemuda No. 32 Cirebon, Sabtu (27/07/2019) Pagi.

Acara Seminar Nasional tersebut dengan mengusung tema "Menakar Delik Makar dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana".

Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karo Sunluhkum) Divisi Hukum Mabes Polri Brigjend Pol. Dr. H. Agung Makbul Drs., S.H., M.H. menghadiri sekaligus menjadi Pembicara dalam acara Seminar Nasional tersebut.

Brigjend Pol. Drs. H. Agung Makbul Drs., S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan, "Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa beraktivitas dan melakukan suatu perbuatan yang baik," ucapnya.

Saya di sini sebagai Karosunluhkum, lanjut Brigjend Pol. Agung Makbul, bersama-sama dengan DPR membuat Undang Undang, Peraturan Pemerintah, membuat peraturan presiden, membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan serta membuat regulasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut Brigjend Pol. Agung menerangkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia itu diberikan amanat.

"Amanat menjadi tiga, yang pertama adalah Kepolisian sebagai pemelihara Kamtibmas, yang kedua Kepolisian diberikan amanat oleh Undang Undang Dasar 45 adalah sebagai penegak hukum dan yang ketiga diberikan amanat oleh Undang Undang sebagai memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

Brigjend Pol. Agung menambahkan, bahwa Indonesia adalah hukum progresif pasal 77 KUHAP tentang objek penahanan dan penangkapan nomor 20 Nomor 21 Tahun 2014, ditambahkan lagi menjadi tiga yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Itu bukti, bahwa hukum di Indonesia hukum progresif," paparnya.

"Dengan meratifikasi tentang masalah kekerasan Hak Asasi Manusia diatur dengan Undang Undang nomor 5 tahun 1998 itu adalah FAKTA bahwa kita sudah Merdeka," ujarnya.

Terkait meratifikasi Undang Undang tentang HAM, menurut Brigjend Pol. Agung mengatakan, "Ada sebanyak 25 Negara yang belum meratifikasi tentang Hak Asasi Manusia, di Indonesia sendiri sudah membuat sekitar 10 Peraturan Kepolisian yang menyangkut kepada masalah Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Ia pun menceritakan menjadi pembicara di negara Malaysia pada tanggal 08 Juli kemarin, bahwasannya di Indonesia ada lembaga bernama Komnas HAM, kalau di negara Malaysia memiliki nama Surhakam (Suruhanjaya Hak Azasi Manusia).

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM