Home » » Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb Tampil Sebagai Saksi Ahli Dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Atas Pelanggaran Hak Cipta Ciptaan "Tabungan Anak Pintar Indonesia"

Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb Tampil Sebagai Saksi Ahli Dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Atas Pelanggaran Hak Cipta Ciptaan "Tabungan Anak Pintar Indonesia"

Ditulis oleh : Unknown pada Rabu, 10 Juli 2019 | 20.37

Bidikfakta.com- Jakarta ,Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb selaku Akademisi/Dosen Bidang Kekayaan Intelektual dan Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI) tampil sebagai Saksi Ahli pada sidang,Rabu, 10 
Juli 2019 di muka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sidang tersebut terkait penggunaan produk Tabungan SAKU: 
Belanja Sambil menabung di sebuah swalayan A dan swalayan AM yang bekerjasama dengan PT.BSS yang diduga secara tanpa hak telah menggunakan Ciptaan TAPI milik Pihak lain (Para Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak) yang telah dicatatkan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Tabungan Anak Pintar Indonesia ("TAPI") pada tanggal 2 Juli 2010, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor Permohonan: C00201002402 ("Ciptaan")., kemudian diterima, dan didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dan disahkan dengan Nomor Pendaftaran: 053733 pada tanggal 10 Oktober 2011 ("Surat Pendaftaran Ciptaan").

Menurut Suyud, Pencipta/ Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif hak ekonomi dan hak moral untuk mempublikasikan (publication rights) dan menggadakan (reproduction rights) suatu ciptaan yang dimilikinya. Dalam hal ini termasuk hak untuk memberi ijin kepada Pihak lain baik untuk seluruh atas sebagian ciptaan untuk dipublikasikan dan/ atau digandakan (reproduksi) dan juga hak untuk 
melarang pihak lain yang secara tanpa ijin/ hak melanggar Hak Cipta (dalam hal ini melakukan 
perbuatan mempublikasikan dan/atau menggadakan secara tanpa ijin/ hak (legal rights)

Dalam persidangan diperdebatkan mengenai pemberlakukan hak cipta terhadap suatu ciptaan berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apa yang menjadi tolak ukur untuk menilai 
apakah suatu ciptaan memenuhi kriteria untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Persetujuan TRIPs (Trade Related aspect Intellectual Property rights Agreement).

"Konsepsi yang mendasar dalam hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut. Hal mana juga diatur ditentukan oleh negara-negara anggota WIPO (World IP Organization). Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 2014 menentukan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", ujar Suyud saat diwawancarai awak media usai sidang, Rabu (10/7/2019).

Suyud menjelaskan Secara khusus pengaturan 
mengenai status hukum dari sifat kebendaan dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 16 UU Hak Cipta terdapat ketentuan disebutkan "Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak 
berwujud Cipta, maka maka Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual oleh Pemilik atau Pemegang Hak-nya.

"Artinya, sesuai dengan pengaturan hukum Hak Cipta yang berlaku dan pengaturan hukum Kebendaan dalam sistem Hukum Perdata PARA TERGUGAT telah mengambil HAK KEBENDAAN dalam Hak Cipta dengan secara Tanpa Hak Mengumumkan dan Memperbanyak Ciptaan yang merupakan Kekayaan/ harta yang dimiliki PARA PENGGUGAT, Perkara ini adalah adanya pelanggaran Hak cipta, di dalam Hak cipta terdapat 2 (dua) Hak yang mendukungnya, yakni: hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights)", tegasnya.

"Pada umumnya, dalam perkara Pelanggaran Hak Cipta adalah terjadinya pelanggaran Hak Ekonomi dan/ atau hak Moral dari Pencipta, sehingga bentuk ganti rugi yang diminta oleh Pencipta/ Pemegang Hak(copyrights holders) terhadap adanya pelanggaran Hak Cipta adalah tuntutan ganti kerugian khususnya terhadap hak ekonomi adalah ganti rugi secara materiil, sedangkan untuk pelanggaran Hak cipta khususnya hak moral bentuk ganti kerugian yang diminta oleh Pencipta (creators) adalah ganti rugi secara immateriil. Para Penggugat sebagai Pencipta/ Pemegang Hak, telah menderita kerugian materiil maupun immaterial atas tindakan mengumumkan dan memperbanyak Ciptaan berjudul TAPI , selanjutnya tindakan mempublikasikan dan/atau reproduktif yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak Para Penggugat sebagai Pencipta dan/ atau Pemegang Hak telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi PARA PENGGUAT Bahwa, menurut prinsip hukum umum yang berlaku tentang permohonan atau gugatan ganti kerugian kepada pengadilan Niaga",pungkasnya.
(Red)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM