Home » » Dewan Pengawas Diperlukan Untuk Kinerja KPK

Dewan Pengawas Diperlukan Untuk Kinerja KPK

Ditulis oleh : Unknown pada Rabu, 18 September 2019 | 23.51

Bidikfakta.com- Presiden Joko Widodo setuju dengan pembentukan dewan pengawas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan dewan pengawas ini tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) usulan DPR.

Jokowi menyatakan anggota dewan pengawas KPK harus diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat antikorupsi. Dia tak setuju jika politikus atau birokrat, apalagi aparat penegak hukum aktif yang dipilih menjadi pengawas KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konsitutusi (MK) Mahfud Md mendukung, keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK memang harus diawasi karena terkadang komisioner KPK ada yang tidak tahu tentang adanya operasi tangkap tangan (OTT). 

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa diisi oleh aparat penegak hukum. Nantinya, Presiden yang akan menentukan kriteria untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. "Itu nanti Presiden akan membuat lebih lanjut (kriteria anggota Dewan Pengawas). Bisa dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum yang pas," ujar Yasonna usai pengesahan Undang-undang KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM