Home » » Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI INDONESIA) Pernyataan Sikap Tentang 'KRISIS' Papua

Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI INDONESIA) Pernyataan Sikap Tentang 'KRISIS' Papua

Ditulis oleh : Unknown pada Minggu, 01 September 2019 | 05.29

EKSPONEN MUDA LINTAS IMAN INDONESIA (EMLI- INDONESIA) 
 PERNYATAAN SIKAP TENTANG 'KRISIS' PAPUA 


Mencermati dengan seksama suasana psikososial dan psikopolitik, khususnya kondisl keamanan dan ketertiban sosial di bumi cendrawasih Papua, pasca demonstrasi berujung rusuh di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019, yang berpotensi menimbulkan "krisis" sosial-politik di Papua, kami anak-anak bangsa yang berhimpun dalam Eksponen Muda Untas lman lndonesna (EMUIndonesia), dengan lni menyampaikan pandangan dan sikap sebagal berikut: 

1. Kami memandang bahwa Papua seiatinya merupakan bagian integral dari Negara ProkIamasa 17 Agustus 1945. Dalam perspektif hukum internasional, sesuai dengan asas "uti possidetis juris", Papua yang merupakan bagian dari Netherlands Indies ikut dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demnkian, sejak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Papua sudah menjadi bagian NKRI. 

2. Kami memandang bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tanggal 2 Agustus 1969, yang hasilnya telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 2504 (XXIV) Majelis Umum, merupakan penegasan kembali sikap rakyat Papua mengenai "penentuan nasib sendin'", untuk memastikan status daerah bagian barat Pulau Papua menjadi Indonesia, dan bukan milik Belanda. PEPERA harus dimaknai sebagai solusi konflik bilateral Indonesia-Belanda yang difasilitasi oleh PBB, sebab: Basis hukum PEPERA 1969 adalah perjanjian bilateraI New York Agreement 1962, bukan Bab XI (self-determination) Piagam PBB. Hal ini berbeda dengan Tumor Tumur yang berbasis Bab XI. Sekalipun telah diupayakan oleh Belanda. Papua tidak pernah masuk dalam list NSGT (NonSelf Government Territory). Dengan atau tanpa PEPERA, Papua telah menjadi bagian integral NKRI sejak 17 Agustus 1945. Dengan kata lain, negara yang hendak menggugat keabsahm Papua sebagai bagian NKRI, yang harus digugat adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, bukan PEPERA 1969. Sesuai hukum internasional, PEPERA tetap sah sebagai outcome dari penyelesaian konmk bilateral berdasarkan Perjanjian Bilateral Rl-Belanda (New York Agreement 1962). 

3. Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa unjukrasa berujung rusuh di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019, sekaligus mengapresiasi sikap cepat tanggap dari pihak Kepoftsnan Republik Indonesia yang telah menetapkan 30 orang tersangka dalam kerusuhan di Jayapura. deakan cepat kepolisian ini merupakan manifestasi sikap menjunjung tinggi supremasi dan atau penegakan hukum. Bersamaan dengan itu, para penegak hukum di ranah pengadilan hendaknva menjatuhkan hukuman berat bagi siapapun pelaku tindakan provokasi yang membonceng sentimen SARA dan tindakan intoleransi. 

4. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya bagi yang berada d! wilayah Proplnsi Papua, termasuk di dalamnya aparat keamanan (TNl-Polri), agar dapat menahan diri dan selam mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengatasi setim potensi gejolak sosial yang term Warga masyarakat bumi cendrawasih Papua sesungguhnya adalah warga Indonesia yang berkarakter Bhineka Tunggal lka, yang menjunjung tinggi kemajemukan, berjiwa besar den man patriotik, serta mengutamakan perdamaian dan persaudaram sebangsa-setanah air. 

5. Kami mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Provinsi Papua agar membentuk sebuah "gugus tugas" (task force) yang bersifat ktnsus. dalam rangka penanganan "krisis Papua 
secara komprehensif dan  multidimensional pimpinan dan keanggotaan dari gugus tugas hendaknya diprioritaskan bagi putra putri Papua dari berbagai latar belakang yang sungguh sungguh memahami masalah pimpinan dan keanggotaan dan gugus tugas hendaknya  prioritaskan bagi putra putri Papua dari latar belakang yang sungguh memahami masa|ah yang mendasar di Papua.
para Pemimpin umat beragama di Papua melalui Iembaga
lembaga keagamaan seperti  Sinode Gereja, Keuskupan, dan MUI serta para Tokoh adat, Tokoh  Masyarakat  dan Tokoh Pemuda di Papua sebagaimana pandangan yang diungkapkan sendiri oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal  bahwa: agar kehidupan berbangsa ini lebih baik, tidak ada orang lain dari Papua yang bisa membantu masalah Papua, kecuali orang yang telah ada di Papua yang bisa menyelesaikannya.

Demikian Pernyataan Sikap mengenai "Krisis Papua" oleh Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia. (EMLI- INDONESIA) yang Kordinator Adhyaksa Dault dalam Press Conferensi di Restauran Gado Gado Boplo Cikini Jakarta Pusat. Minggu 1/9/2019.

(Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM