Home » » Gugatan Anggota DPR RI Terhadap KPU Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Gugatan Anggota DPR RI Terhadap KPU Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Ditulis oleh : Unknown pada Senin, 23 September 2019 | 06.49

Gugatan Anggota DPR RI Terhadap KPU Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)


Sidang gugatan yang terkait masalah pendaftaran gugatan PTUN atas nama Ervin Luthfi melawan KPU RI dampak dari keputusan yang meloloskan Mulan Jameela menjadi caleg terpilih DPR RI yang berlangsung pada Hari  Senin, 23/9/2019
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, jalan Pemuda No 66 Gedung Pemuda Rawamangun Pulo Gadung Jakarta Timur

.Menurut Amin Fahrudin. SH.MH, Kuasa Hukum Ervin  Luthfi menjelaskan tentang Komisi pemilihan Umum KPU pada Tanggal 16 September 2019 KPU menjelaskan 1 keputusan baru yang mengubah keputusan lama terkait dengan penetapan calon terpilih anggota DPR RI dalam pemilu  periode 2019 - 2024.
Karna adanya keputusan KPU ini nama Sdr Erwin Luthfi di coret dan digantikan  Sdri Mulan Jameela dari dapil Jawa Barat 11. partai Gerindra mendapatkan 3 kursi, jadi Sdr Erwin mendapat kursi yang ke 3 dengan perolehan suara sekitar 33938 suara.

Jadi beliau mendapatkan suara No urut ke 3 dalam perolehan daftar caleg partai Gerindra, akan tetapi karna keputusan DPP partai Gerindra dalam menindak lanjuti keputusan PN Jakarta Selatan, bahkan untuk melakukan langkah administrasi, putusan PN Jakarta Selatan ditindak lanjuti dengan acara pemberhentian keanggotaan.

Lebih lanjut Amin mengatakan.
"Kami pada hari ini menyatakan protes karna sebernarnya substansi dari pokok perkara dalam PN Selatan adalah mengenai sengketa hasil perolehan pemilu legislatif DPR RI.
Yang seharusnya itu tidak dilayangkan kepada PN Jakarta Selatan, tapi itu merupakan domain dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Oleh karnanya pasca PN Jakarta Selatan, KPU sudah bersikap benar, salah satu komisionernya Bapak Wahyu mengatakan bahwa kami tidak melanjuti tidak menganggap keputusan PN Jakarta Selatan itu, karna yang dianggap adalah untuk menjadikan dasar putusan penetapan itu hasil rekapitulasi dan juga jika ada sengketa hasil dari putusan MK.

Masalahnya DPP Gerindra itu menindaklanjutinya dengan cara melakukan pemecatan terhadap Sdr Erwin Lutfi ini, padahal kami di internal tidak punya masalah, tidak punya satu jejak rekam pelanggaran organisasi sekalipun. tetapi kami kemudian tiba tiba  langsung ada pemberhentian keanggotaan partai. jadi hak hak politik kami untuk duduk menjadi anggota DPR RI dirampas dengan cara yang Zholim, maka dari itu hari ini kami mendaftarkan gugatan  untuk meminta kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan surat keputusan KPU No 1341 tertanggal 16/9/2019 tentang perubahan atas keputusan KPU No 1318/2019 tentang penetapan calon pemilih anggota DPR tahun 2019.

"Jadi itu pokok gugatan kami adalah ingin membatalkan keputusan KPU ini dan meminta agar meminta  SK yang lama, karna SK yang lama nama Erwin sudah dalam daftar sama Dua Caleg yang terpilih dari partai Gerindra yang lain".tutur Amin.

"Kami akan melakukan langkah hukum selain gugatan PTUN melakukan langkah perdata, jadi putusan PN JakSel kami lakukan upaya perlawanan hukum.
jadi kami disitu bukanlah termasuk didalam tergugat bukan para pihak. tapi efek dari putusan  PN JakSel itu sangat merugikan kepentingan kami. maka kemudian kami merupakan pihak ketiga yang hendak mengajukan gugatan dan perlawanan, karna kerugiannya sudah didepan mata, apalagi ini kami sudah diganti, di coret" jelas Amin Fahrudin, SH.MH Kuasa Hukum.

(Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM