Home » » Masyarakat Tolak Isu Referendum Papua, Tidak Perlu dan Tidak Relevan

Masyarakat Tolak Isu Referendum Papua, Tidak Perlu dan Tidak Relevan

Ditulis oleh : Unknown pada Minggu, 01 September 2019 | 18.20

Bidikfakta.com- Gerakan Solidaritas Pemuda Papua dan Ras Melanesia menolak referendum dan intervensi asing terhadap persoalan Papua yang dapat memecah belah persatuan Indonesia.

Penolakan itu sebagaimana disampaikan dalam aksi damai oleh warga Papua tergabung dalam gerakan itu, di Jakarta, Jumat, yang juga diikuti aktivis Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia sebanyak sekitar 300 orang.

Salah satu orator aksi Ismail Marasabessy menuntut Polri menangkap oknum dan aktor di balik pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana.

"Indonesia tidak boleh hancur oleh oknum-oknum seperti itu. Kebebasan dan keyakinan diakui oleh seluruh bangsa, tetapi Ras Melanesia bukanlah segelintir orang-orang yang menginginkan kerusakan di negara ini," katanya.

Menurut dia, orang Papua dan Ras Melanesia adalah ras yang besar dan berjiwa NKRI. Meski masyarakat Indonesia terpengaruh oleh gerakan Papua merdeka karena isu ras, tetapi harus cerdas menyikapi itu agar tidak ada eskalasi konflik.

Ismail juga menolak adanya politik adu domba agama, suku, dan bangsa. Dia juga mengingatkan masyarakat tentang kesadaran agar tidak mudah terpancing berita bohong (hoaks).

Sementara, di Kota Bandung, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Bandung Untuk Papua (Sorban Papua) menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (29/8/2019).

Para mahasiswa tersebut, menggelar berbagai poster, di antaranya bertuliskan Papua bagian dari NKRI dan Solidaritas untuk Papua.

Selain itu, mereka meminta agar Papua kondusif dan damai, karena merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami meminta agar segala bentuk kekerasan di Papua segera dihentikan. Papua Damai, Papua adalah NKRI," ungkap Koordinator Aksi Sorban Papua, Aldo.

Menurutnya Papua merupakan bagian dari NKRI. Sehingga pihaknya menolak berbagai provokasi, terlebih isu sara yang berdampak pada perpecahan bangsa.

Selain itu, Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Jombang, Salmanudin Yazid Al Hafidz meminta pemerintah bertindak tegas dan tepat dalam persoalan tuntutan referendum Papua.

Laki-laki yang biasa di sapa Gus Salman tersebut mengatakan, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tidak ada peluang dalam melakukan referendum, termasuk juga pada Papua.

"Kalau NU Jombang jelas, tidak ada peluang lah untuk referendum itu. Kita sepakat Papua itu bagian dari NKRI," katanya.

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM