Home » » Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Ditulis oleh : Unknown pada Kamis, 12 September 2019 | 03.34

Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis 


Rasisme adalah paham atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan capaian budaya atau individu. Sistem ini kemudian mendorong superioritas suatu ras atas ras Iain yang dianggap Iebih rendah. Dalam praktik, perbedaan biologis ini kemudian menjadi instrumen pembeda yang mewujud dalam bentuk tindakan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan. 

. Dalam 20 tahun terakhir, republik ini telah mencatat praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada 1998 dan warga Papua, yang berasal dari ras Melanesia. Dua peristiwa itu, bukan hanya membukukan praktik dehumanisasi terhadap etnis Tionghoa dan Papua, tetapi juga menimbulkan kekerasan, perampasan hak, dan trauma berkepanjangan. Peristiwa yang baru saja menimpa warga Papua di Surabaya (16/8) bahkan menimbulkan ketegangan baru di tengah warga Papua, yang hingga kini belum teratasi. 

. SETARA Institute menentang dehumanisasi terhadap masyarakat Papua yang hadir akibat pelanggengan rasisme dan Stigmatisasi. 
Pengakuan atas hak yang melekat pada mereka sebagai manusia berada di titik rawan dan rapuh sebagaimana ditunjukkan dengan frekuensi insiden kekerasan terhadap masyarakat Papua yang tinggi sehingga melanggar kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, hak atas rasa aman, dan hak berpindah. Pelanggaran HAM dan kebebasan masyarakat Papua menjadi catatan buruk berkelanjutan karena kegagalan negara mencari solusi berkeadilan di Papua. 

. Pengalaman kekerasan berbasis ras pada 1998 telah meyakinkan pemerintah Indonesia uniuk membentuk regulasi yang menjamin dan memastikan kesetaraan ras dan etnis dengan identitas tunggal: bangsa Indonesia. Basis historis kesatuan Indonesia yang dibentuk dari keragaman suku, ras dan agama ini yang dalam banyak episode selalu terkoyak dan menghadapi ujian. Selain jaminan kesetaraan di dalam Konstitusi RI, pada Oktober 2008, Indonesia telah memiliki sebuah jaminan legal yang menjadi landasan bagi penghapusan diskriminasi ras dan etnis, melalui UU No. 40/ 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 

UU ini telah menegaskan keberlakuan UU No. 29/1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, sebagai hukum domestik Indonesia. Dengan UU ini setiap praktik diskriminasi dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. UU ini telah menjadi preseden hukum baru dalam disiplin hukum Indonesia, di mana tindakan diskriminasi yang sebelumnya tidak dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal, saat ini bisa dipersoalkan secara hukum (pidana). Berdasarkan UU ini pula, institusi Polri telah menjerat sejumlah orang yang melakukan tindak pidana diskriminasi ras di Surabaya (16/8) Ialu. 

. Stigmatisasi yang mengendap di banyak benak warga dalam bentuk ketidakbersediaan berinteraksi dengan warga yang beberda ras adalah bentuk intoleransi pasif yang selama ini penghakimannya diletakkan pada domain moralitas sosial. Padahal, jika endapan itu memuncak, maka ekspresi diskriminasi dan persekusi bisa terjadi sebagaimana dialami oleh etnis Tionghoa dan warga Papua. Oleh karena itu, mainstreaming toleransi harus menjadi kebutuhan kita menjaga kesatuan republik. Sebagai sebuah nilai imperatif demokrasi, praktik toleransi harus terus digelorakan untuk memperkuat demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. 

7. Persekusi raslal yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya menggambarkan bahwa kerja advokasl promosl toleransi dan ketersediaan UU Penghapusan Dlskrlmlnasl Ras dan Etnis belum menjadi jaminan mengikis endapan rasisme sejumlah warga dan sejumlah aparat negara. Peran pencegahan ini yang tampaknya kosong dan tidak menjadi kerja berkelanjutan. 

8. KOmnas HAM, yang melalui Pasal 8 UU 40/2008 diberi mandat melakukan pemantauan, penilaian kebijakan, pencarian fakta terkait diskriminasi ras dan etnis serta menyajikan rekomendasi bagi otoritas negara, tampaknya belum memiliki desaln kerja yang sistematis dan berkelanjutan.

Acara Diskusi Publik yang di Hotel Ashley Jakarta Pusat. Kamis 12/9/2019. dihadiri nara sumber :

1. Charles Honoris (Anggota DPR.RI Fraksi PDIP Perjuangan)
2. Brigjen Pol. Dedi Prasetyo (Karopenmas Divhumas Polri)
3. Hairansyah (Komisioner Komnas HAM RI)
4. Ninik Rahayu (Anggota Ombudsman RI)
5. Mikael Hilman (Aktivis Muda Papua/Advokat
6. Bonar Tigor Naipospos (Peneliti Senior SETARA Institute)
Dan Halili (Direktur Riset SETARA Institute) selaku Moderator.

 Narahubung :
1. Selma Theofany (Peneliti HAM dan Perdamaian)
2. Ismail Hasan (Direktur Eksekutif SETARA Institute Pengjar Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

(Mulyadi)

Bagikan :

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. www.bidikfakta.com - All Rights Reserved •
HomeRedaksiPedoman Media SiberDisclaimer
Media Partner :INDIKASINEWS.COM