AASB ALIANSI AKSI SEJUTA BURUH: PERNYATAAN SIKAP BURUH INDONESIA MENOLAK PP 21 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN TAPERA

Jakarta - bidikfakta.com, Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa APBN di era Rezim Joko Widodo dihambur-hamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif seperti per infrastruktur yang salah perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Di samping itu juga, dalam proses pembangunan itu sendiri penuh dengan Korupsi-Kolusi- (KKN) sehingga membobol dana APBN yang seharusnya untuk kepentingan rakyat

Dana-dana yang masuk ke APBN banyak ditopang oleh utang sehingga pada tahun 2024 ini saja, APBN harus membayar bunga utang hampir Rp. 497 Trilyun, belum lagi membayar utang jatuh tempo Rp. 434 Trilyun. Nilai total ini sekitar 30% dari APBN Kecanduan ngutang ini diperkirakan akan terus berlanjut sehingga membutuhkan sumber utang baru bagi APBN. Karena itulah berbagai cara untuk menyedot paksa uang rakyat termasuk kaum buruh harus dilakukan di antaranya dengan memanipulas kalimat indah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Yang lebih mengerikan, pengelolaan dana TAPERA ini akan sangat rawan dirampok oleh para penyelenggara TAPERA, contoh nyata perampokan ini sudah dilakukan oleh kegiatan pengumpulan dana serupa seperti : JIWASRAYA, ASABRI dan TASPEN dengan kerugian puluhan trilyun rupiah.

Dalam TAPERA ini tidak jelas ukuran manfaat pasti dan jaminan pastinya termasuk yaitu tidak mungkinnya semua kaum buruh dan rakyat yang mengiur bisa mendapatkan rumah.Disamping itu saat ini kaum buruh sudah banyak mendapatkan potongan-potongan dari seperti untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PPH dan sebagainya. Sementara itu, dengan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, upah buruh akan terus dipaksa rendah dan sulit meningkat.

Dengan mengetahui, memahami dan menyadari hal di atas itu semua, maka kami meyatakan :

1. Menolak dengan tegas Penyelenggaraan TAPERA.

2. Menuntut dicabutnya PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan TAPERA

3. Menuntut dicabutnya UU Omnibuslaw No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

4. Menuntut dicabutnya UU Omnibuslaw Kesehatan

5. Menuntut dicabutnya UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK (liberalisasi sistem keuangan)

6. Turunkan tarif listrik dan harga BBM, menolak kenaikan Pajak dan turunkan harga sembako.

BANGKIT

BERGERAK

HANCURKAN TIRANI

(Chevhie)