KOTA BEKASI - bidikfakta.com, Ketua DPC Repdem Kota Bekasi, Jefry Hendratmo menolak hasil Pemilu sementara yang tercatat di Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada (SIREKAP), sekaligus proses perjalanan Pemilu 2024. Pasalanya menurut dia, banyak dugaan kecurangan yang terjadi di proses tersebut, Selasa (27/2/2024).
"Saya melihat ramainya hasil alat bantu penghitungan suara Pemilihan Umum (Sirekap) bermasalah, dan cenderung menguntungkan salah satu paslon. Jikalau benar hasil quick count maka ada lebih kurang ada 83.970.961 pemilih (hamper setengahnya) merasa pemilu ini tidak bersih. Hal ini diperkeruh dengan adanya pemberhentian sementara Sirekap ditengah jalannya perhitungan, maka masyarakat terhalang untuk mengetahui update perhitungan suara," ucapnya kepada Medua bidikfakta.com.
Selain itu, Jefry menegaskan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus tegas dalam memutuskan perkara yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari terkait pelanggaran kode etik. Dan merasakan tidak adanya tindakan tegas yang diberikan terkait pelanggaran pemilu dari hulu hingga hilir, bahkan memberikan keraguan masyarakat kepada penyelenggaraan pemilu.
"Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, yang memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari bersalah karena melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden 2024. Selain hasyim, enam anggota lainnya juga turut bersalah," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia pun menilai pemerintah saat ini terkesan terpusat dengan satu orang di dalam kekuasaan, sehingga menibulkan rasa ketidakadilan.
"Pemerintah terkesan manunggal dalam kekuasaan, terjadinya pemusatan kekuasaan ke satu orang ataupun satu lembaga saja sehingga menibulkan rasa ketidak adilan. Jikalau benar hasil quick count maka ada lebih kurang ada 83.970.961 pemilih (hamper setengahnya) merasa pemilu ini tidak bersih," tukasnya.
(Red/Tim)
0 Komentar