Ketegasan Gubernur Jawa Barat dalam mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat kecil, dan menyikapi segala gejolak yang terjadi di tengah tengah masyarakat memang sepantas nya mendapatkan acungan jempol, mulai dari dunia pendidikan yang melarang adanya manasik,wisuda untuk tingkat Paud dan TK, SD, pelarangan ada nya study Tour untuk siswa SLTP dan SMK/SLTA, berani bongkar proyek wisata Hibist Fantasy dengan alasan meruksak ekosistem lingkungan dengan digundulin nya pohon pohon sehingga tidak ada resapan air sehingga terjadinya banjir parah yang terjadi di bekasi, agenda untuk memberantas pelaku rentenir yang berbaju koperasi, ini merupakan suatu sikap seorang pemimpin yang patut mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Berbagai ragam masalah menjadi sorotan Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yang terjadi baru baru ini terkait kasus BJB, Pemprov Jawa Barat berencana akan mengaudit BUMD, karena alasan nya dengan melakukan Audit Investigatif nanti akan ditemukan apakah pelanggaran sifat nya berskala besar dan sanksi nya akan ditutup, dan apakah ditemukan pelanggaran yang sifat nya masih ber skala kecil yang solusi nya masih bisa diperbaiki.
Kang Dedi Mulyadi dalam pernyataan nya yang cukup tegas, " Siapapun yang ada disamping saya tidak boleh melobi sana sini, tidak boleh terlibat dalam skandal birokrasi atau terlibat dalam suatu aspek politik tertentu, kalaupun ada oknum yang seperti itu bukan lah saya, dan kalau ada laporkan ke saya atau umumkan di media sosial, pungkas nya dengan tegas.
Kebijakan demi kebijakan yang sifat nya pro masyarakat kecil terus akan KDM keluarkan, segala bentuk aduan pun dari masyarakat dihimpun nya , KDM berprinsip," Bahwa kantor saya adalah di lapangan bertemu dengan masyarakat, karena dengan cara mengunjungi ke tiap tiap daerah yang ada di wilayah Jawa Barat dan bisa langsung bertemu dengan masyarakat, " kita sebagai penyelenggara negara sejati nya adalah pelayan masyarakat, kepentingan masyarakat terutama masyarakat kecil adalah prioritas buat saya, itu prinsip saya, tegas KDM.
Kasus BJB yang merugikan keuangan negara hingga Rp.222 milyar ini, menjadikan suatu agenda kerja buat Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, supaya dikemudian hari tidak terjadi lagi seperti kasus BJB, sehingga untuk mengaudit investigatif seluruh BUMD yang ada di Jawa Barat perlu dilakukan, supaya ke depan nya Jawa Barat bisa bersih dari oknum oknum yang tujuan nya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok nya," sikat habis yang bisa menghambat cita cita KDM sebagai Gubernur Jawa Barat yaitu menuju Jawa Barat Istimewa. Seluruh warga masyarakat khusus nya warga Jawa Barat sangat mengapresiasi dan mendukung atas kinerja Kang Dedi Mulyadi yang bersikap tegas dalam menindak oknum oknum. Semoga dareah lain pun bisa mengikuti jejak langkah KDM yang sangat dekat dengan masyarakat nya sehingga saking dekat nya dengan masyarakat dijulukinya" Bapa Aing"
Red" Yayat Hidayat Kaperwil Jabar"
0 Komentar